Headline

Semua Paslon Lapor Ada Pelanggaran


KPU Siapkan Dua Sanksi

MAKASSAR, BKM — Beberapa hari pelaksanaan kampanye pemilihan wali kota (pilwali), sejumlah pelanggaran mencuat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah menyiapkan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar Nursari, menyatakan bila pihaknya tidak punya kewenangan untuk menurunkan APK atau baliho milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Hal itu ditegaskannya menanggapi perihal tindih menindih baliho.
“Tim dari Appi dan Danny sudah melapor. Semua pasangan calon melapor adanya pelanggaran. Untuk pemberian sembako sudah ditelusuri. Kami pelajari laporannya. Salah satunya yang ada di Kecamatan Mariso. Itu kami telusuri. Kalau sudah ada temuan, maka lima hari kalender harus ada hasil penangan pelanggaran,” tegas Nursari, Senin (28/9).
Ia menjelaskan, dalam pilwali ini tidak ada kewenangan menurunkan baliho dan lain-lain. Meski begitu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah kota untuk menindaklanjuti adanya perkara itu.
Nursari menambahkan bahwa terkait APK pasangan calon, juknisnya sudah keluar berdasarkan Peraturan KPU dan petunjuk KPU Makassar.
”Terkait baliho sebelum masa kampanye, sebenarnya secara etika mestinya tim yang memasang itu jugalah yang turunkan,” tuturnya.
Ia menyatakan siap menerima laporan jika ada salah satu tim pasangan calon merasa dirugikan dengan kejadian tersebut.
“Bawaslu terbuka 1×24 jam menerima laporan kalau ada yang merasa dirugikan. Tanggal 21 kemarin kita sudah surati pemkot, dan saat ini kita surati lagi,” kata Nursari.
Disinggung jika APK yang tidak bersyarat apakah ada sanksinya, Nursari hanya menyebutkan itu sudah ada aturannya di KPU. Mulai dari jumlah, wilayah yang diperbolehkan dan dilarang.
“Ini akan kembali kita komunikasikan dengan pemkot, dalam hal ini Satpol PP. Semoga mereka bisa menertibkan itu,” tandasnya.
Komisioner KPU Makassar Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Rahman, menjelaskan bahwa ada regulasi yang mengatur jika pasangan calon ditemukan secara langsung melakukan pelanggaran yang telah ditentukan oleh KPU selama pelaksanaan tahapan pilwali.
“Sekarang kan dalam tahap kampaye. Itu sudah ada aturan yang kami sampaikan ke masing-masing calon, bahwa sanksi bagi peserta bila melaksanakan kegiatan yang dilarang, atapun melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, maka diberikan dulu peringatan tertulis dari Bawaslu,” terang Abdul Rahman, kemarin.
Menurutnya, Bawaslu kota dan kecamatan, serta kelurahan akan memberikan peringatan secara tertulis pada saat terjadinya pelanggaran kepada pihak yang bersangkutan agar mematuhi protokol kesehatan, pengendalian covid-19, pemasangan APK, serta dana kampanye.
“Namun jika peringatan tersebut tidak diindahkan dan terbukti melakukan pelanggaran, maka kami bisa menghentikan,” tandasnya.
Kemudian untuk pelanggaran saat kampanye, penyelenggara juga bisa melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Hal itu bisa dilakukan pihak Bawaslu, apabila mengabaikan peringatan tertulis.

APK Dirusak, Lapor Bawaslu

Perusakan alat peraga kampanye (APK) kembali terjadi Senin (28/9). Kali ini APK milik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut empat Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Halid (Imun) yang jadi sasaran.
APK milik pasangan Imun dibuang ke luar jalan atau di lokasi yang kosong, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya. Oleh tim dan relawan Imun, APK tersebut kemudian diperbaiki dan dipasang kembali seperti sebelumnya.
Disebutkan jika banyak APK pasangan calon sudah tidak memenuhi syarat, namun masih terpasang di sejumlah ruas jalan kota Makassar.
APK tersebut tidak sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU, yang harus memiliki nomor urut dan visi misi pasangan calon.
Sementara itu, tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut dua Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman) yang diketuai Yusuf Gunco, resmi melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar.
“Ya, sudah kami laporkan. Suratnya sudah masuk ke Bawaslu siang ini,” ujar Yugo, sapaan akrab Yusuf Gunco, Senin (28/9).
Yugo berharap, laporan tim hukum Appi-Rahman segera ditindaki Bawaslu Makassar agar kasus serupa tidak terulang lagi. “Harus ada tindakan nyata dari pengawas. Jangan didiamkan. Supaya tidak terulang. Mari kita berkompetisi dengan sehat,” pinta politisi Partai Berkarya ini.
Hal senada disampaikan Fadli Noor, juru bicara Appi-Rahman. Ia menegaskan, perusakan APK atau baliho adalah pelanggaran dan bisa memantik persaingan tidak sehat di pilwali Makassar. Fadli yang juga ketua PSI Sulsel ini, menyebut pelaporan ke Bawaslu adalah langkah tepat merespons kasus perusakan baliho.
“Tidak perlu dibalas dengan merusak baliho paslon lain juga. Kami tetap santun. Kemarin baliho yang menutupi baliho kami, kami pindahkan baik-baik kok. Tapi namanya ada pelanggaran, ya kami lapor ke yang berwenang,” jelas Fadli.
Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Appi-Rahman, Erwin Aksa maupun paslon Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando juga senantiasa mengingatkan timnya agar tidak melakukan tindakan balasan terhadap setiap upaya provokasi, serta kampanye negatif.
“Kita harus jaga tetap santun dalam berkampanye. Kalau ada yang provokasi, kampanye negatif, kita tempuh jalur hukum kalau sudah keterlaluan dan merugikan kita,” pesan Erwin.
Seperti diketahui, perusakan APK baliho Appi-Rahman terjadi di beberapa titik. Salah satunya di kawasan Tello. Baliho besar Appi-Rahman ditutupi baliho paslon lain. Juga terjadi di Jalan Hertasning.
Soal laporan tim hukum Appi-Rahman, juru bicara Imun Muwwafiq angkat bicara terkait viralnya video baliho nomor urut empat yang terpasang dan menimpa baliho pasangan lain. Ia menegaskan, hal tersebut terjadi akibat ketidakberdayaan Bawaslu dalam menertibkan APK liar milik pasangan lain.
“Video yang viral itu, ibaratnya ini APK yang legal sesuai regulasi versus APK liar,” kata Muwwafiq.
Ia mengungkapkan, baliho yang ditimpa oleh baliho milik Imun merupakan APK liar, yang seharusnya sudah diturunkan setelah proses penetapan pasangan calon di KPU.
“Mungkin yang pasang itu beranggapan kalau ini boleh saja ditimpa karena baliho liar, dan baliho liar memang tidak boleh terpasang pascapenetapan,” ujarnya.
Dalam video yang beredar, perekam juga dengan jelas menyebut bahwa baliho mereka lebih dulu terpasang dua minggu sebelumnya. Artinya, secara jelas mereka mengakui jika itu melanggar aturan.
“Saya kira semua harus taat hukum. Pasangan calon, tanpa terkecuali. Seharusnya kalau paham regulasi, mereka menurunkan sendiri APKnya. Bukannya malah memviralkan, seolah-olah pihak kami tidak santun,” terangnya.
Muwwafik berharap, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Bawaslu bisa bertindak cepat. Apalagi, pihaknya sudah sejak awal mendesak Bawaslu untuk menertibkan APK liar para pasangan calon.
Sebelumnya, tim hukum Imun Achmad R Hamzah, mendesak Bawaslu Makassar untuk menertibkan baliho-baliho liar pasangan calon yang masih bertebaran. Ia menyayangkan, karena pascapenetapan paslon, masih banyak APK liar yang terpasang di sejumlah ruas jalan.
“Bawaslu harusnya sudah menertibkan APK atau baliho-baliho liar milik paslon,” kata Achmad.
Ia mengungkapkan, mengacu pada Peraturan KPU No 10 Tahun 2020, seharusnya sudah tidak ada lagi APK atau baliho liar yang terpasang di tempat-tempat umum. Masalah teknis APK dan bahan kampanye sudah ada aturan mainnya.
“Aturan main ini yang harus ditegakkan. Bawaslu dan KPU Makasar harus bertindak. Penertiban sudah harus dilakukan,” terangnya.
Ia berharap, baik penyelenggara hingga pasangan calon bisa taat hukum. Semua harus memberikan contoh yang baik untuk masyarakat.
“Semua harus taat hukum tanpa terkecuali. Sudah seharusnya baliho-baliho yang ada sekarang itu diturunkan,” pungkasnya. (ita-jun-rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.