Headline

Hadir di Acara Appi-Rahman, Sabri: Bukan Pribadi atau ASN


MAKASSAR, BKM — Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar M Sabri menghadiri kegiatan yang digelar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando. Hal itu merujuk pada beredarnya foto Sabri di media sosial.
Sejumlah komentar di grup WhatsApp menilai jika Sabri bisa terjerat karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 2 huruf F, bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara (ASN) tidak berpihak dari segala pengaruh-pengaruh dan tidak memihak pada kepentingan seseorang.
Untuk itu, Bawaslu dan KPU diminta untuk bersikap atas adanya Sabri dalam kegiatan Appi-Rahman. ”Kami meminta keseriusan Bawaslu Kota Makassar untuk menindak tegas terkait netralitas ASN dalam berpolitik praktis,” ujar Habibi Masdin, Selasa (29/9).
Habibi menilai, kehadiran Sabri pada kegiatan Appi-Rahman diduga kuat untuk memberikan dukungan kepada paslon bersangkutan. “Kami menduga adanya keberpihakan ke paslon. Kalau memang betul Sabri hadir pada kegiatan Appi-Rahman, berarti telah melanggar UU Pilkada. Apapun alasannya ketika ASN yang berpolitik praktis harus diproses sesuai aturan yang berlalu. Apalagi ini masuk masa agenda kampanye, sehingga kami menduga adanya keberpihakan ke paslon tersebut,” jelasnya.
Terpisah, Sabri lebih awal memberikan klarifikasi atas kehadirannya di acara Appi-Rahman. Ia mengaku datang ke acara tersebut atas instruksi Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, yang diundang secara resmi untuk mensosialisasikan protokol kesehatan serta Perwali 51 dan 53.
“Pak Wali memberikan tugas kepada saya secara resmi sesuai dengan surat perintah. Datangnya juga bukan sendiri, tapi beserta tim gugus tugas. Di antaranya Dinkes, BPBD, staf pemerintahan. Kurang lebih begitu. Kami datang secara resmi. Jadi bukan secara pribadi atau sebagai ASN,” kelit Sabri.
Akademisi UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad menyerahkan sepenuhnya kepada kesadaran pasangan dan tim. “Kemudian Bawaslu diharapkan bergerak cepat dan menerapkan sanksi agar ada efek jera,” ujarnya, kemarin.
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto juga berpendapat sama. Ia berharap peran Bawaslu. “Status pasangan calon sudah sah. Kita tinggu kiprah mereka,” ucap Luhur. (jun)

Komentar Anda





Comments
To Top
.