Headline

Kompak Tolak Sahkan APBD-P


Dewan Makassar Beber Sejumlah Kejanggalan

MAKASSAR, BKM — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Makassar tahun 2020 berlangsung alot. Anggota DPRD kota menolak mengesahkannya menjadi APBD-Perubahan. Penyebabnya, tak satupun mata anggaran yang ditambahkan untuk penanganan covid-19. Padahal jumlah orang terpapar masih banyak.
Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo tak menampik hal itu. Kata dia, penolakan yang dilakukan anggota dewan lebih dikarenakan tidak adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pihak eksekutif (pemkot) dengan legislatif (DPRD) terkait anggaran yang diusulkan di RAPBD-P 2020.
“Kita semua memahami apa yang menjadi kesepakatan anggota banggar. DPRD Kota Makassar menolak APBD Perubahan tahun 2020 karena memiliki alasan jelas. Anggaran yang yang diusulkan sangat jauh dari kepentingan masyarakat kita saat ini yang tengah menghadapi pandemi covid-19,” jelas Rudianto Lallo di ruang kerjanya, Kamis (1/10).
Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, mengungkap ada beberapa alasan mengapa mayoritas anggota dewan bersepakat untuk menolak RAPBD Perubahan untuk diparipurnakan. Pertama, berkas dokumen Kebijakan Umum dan Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) yang terlambat disampaikan ke DPRD.
“Kita memahami apa yang sebenarnya dikeluhkan anggota banggar yang lain. Pertama soal keterlambatan membahas. Kalau saya nilai itu wajar, karena memang pemkot tengah fokus pada penanganan covid-19. Tapi tidak boleh juga mengabaikan, karena sesuai dengan ketentuan berkas itu disampaikan pada minggu pertama atau pada 1 Agustus. Namun kenyataannya, baru disampaikan pada minggu kedua bulan September,” bebernya.
Alasan kedua ditolaknya RAPBD Perubahan, karena KUPA dan PPAS belum dilakukan review oleh Inspektorat Kota Makassar. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2018 tentang review atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan.
“Ini ada indikasi proses penganggaran tidak melalui rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah(TAPD) Pemkot Makassar. Diperkuat lagi dengan pimpinan SKPD saat rapat di komisi tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap komisi,” terangnya.
Juru bicara Banggar DPRD Makassar Mario David, juga membeberkan alasan paling krusial dari ditolaknya APBD Perubahan oleh dewan. Yakni karena PPAS tidak sesuai dengan ketentuan mandatory ekspendentur, yakni Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, Permendagri nomor 20 tahun 2020 dan sejumlah aturan lainnya tentang program prioritas pemerintah pusat untuk refocusing dan relokasi anggaran guna mendukung penuh program kegiatan dalam penanganan bencana covid-19 dan kesehatan, serta penanganan dampak sosial (jaringan pengaman sosial) dan juga penanganan ekonomi (PEN) yang ditimbulkan.
“Kebijakan anggaran yang diajukan pemkot di perubahan telah melanggar perintah tertinggi di atasnya. Tidak ada satu pun yang mengarah untuk pemulihan covid-19. Sementara lebih banyak soal anggaran fisik yang sama sekali bukan hal urgent untuk dianggarkan,” tuturnya.
Ditambah lagi keputusan penganggaran parsial Pemkot Makassar, mulai dari parsial 1 sampai 3 terkait penanganan covid-19 kurang lebih Rp263 miliar dengan nomenklatur anggaran belanja tidak terduga (BTT) tidak digunakan secara maksimal dan tidak digunakan seluruhnya untuk penanganan covid-19.
“Setelah itu, kebijakan Pemkot Makassar pada penganggaran parsial 4 dan 5 justru mengalihkan anggaran kurang lebih Rp30 miliar ke anggaran belanja pegawai dan belanja langsung yang tidak signifikan bermanfaat bagi masyarakat kota Makassar yang terkena dampak ekonomi dari covid-19,” jelasnya.

Rudy Harap Penyempurnaan

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, mengaku belum pernah mendapat informasi terkait penolakan pengesahan APBD-P. Dia meyakini anggota DPRD Kota Makassar mampu melihat secara cerdas program apa saja telah diusulkan Pemkot Makassar yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat.
“Tidak pernah saya dengar ada penolakan. Kita yakin teman-teman DPRD adalah orang-orang yang terpilih oleh rakyat. Yang mampu melihat secara cerdas apakah yang kita usulkan itu adalah betul-betul akan bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Rudy, kemarin.
Dia menjamin anggota dewan tidak mungkin melakukan penolakan dan meyakini para wakil rakyat tersebut memiliki perspektif yang sama dengan eksekutif.
Orang nomor satu Makassar itu pun menekankan jika rancangan yang diusulkan tersebut sudah dinilai mantap. “Insyaallah. Makanya kita mohon masukan dari teman-teman dewan supaya lebih dipermantap lagi. Diberi penyempurnaan lagi supaya betul-betul bisa menjadi output yang bermanfaat untuk masyarakat di Kota Makassar,” tandasnya.

Perbaiki Komunikasi Politik

Pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Makassar Andi Luhur Prianto, menjelaskan bahwa proses pembahasan RAPBD selalu punya dinamika sendiri.
“Di pembahasan APBD-P 2019 lalu, juga lumayan alot. Biasa saja. Meskipun kalau sudah mengancam kepentingan pribadi dan kelompok, biasanya mereka cepat kompromi,” ungkap Luhur saat dihubungi, Kamis (1/9).
Biasanya, kata dia, karena soal distribusi program dan anggaran yang tidak proporsional. Apalagi nuansa politik pilwali 2020 tentu berpengaruh.
Menurut Andi Luhur, kalau mereka tidak bisa memperbaiki komunikasi politik untuk berkompromi, maka terjadi deadlock sehingga APBD-P gagal disahkan.
Di politik anggaran, pastilah terjadi negosiasi dan kompromi (deal-deal). Hal yang wajar saja, yang menjadi catatan untuk pembahasan tahun ini adalah pembahasan yang di kebut pasti menegasi keterlibatan publik. Produk APBD menjadi tidak berkualitas dan bukan menjadi prioritas kebutuhan publik.
Sekarang sudah tidak ada RPJMD Kota Makassar. Arahan pembangunan Kota Makassar sekarang berbasis RPJMD provinsi. Ini memang masalah besar juga.
“Tapi apapun, kita berharap agar alokasi anggaran di APBD-P 2020 tetap fokus berdasarkan perencanaan di RPJMD yang dipedomani. Terutama pada pembangunan proyek-proyek yang berbiaya besar. Tidak bersifat sporadis dan tanpa didahului perencanaan teknis yang memadai,” tandas Andi Luhur. (ita-rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.