Headline

Hak Angket Dewan Bergulir Pekan Ini


MAKASSAR, BKM — DPRD Kota Makassar menolak melakukan pengesahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 dengan beberapa alasan. Selain karena memang pembahasan yang telat karena pengajuan KUA PPAS yang terlambat, ada sejumlah program yang diusulkan Pemkot Makassar dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini.
DPRD menilai Pemkot Makassar tidak serius menangani covid, karena fokus pada program pariwisata dan infrastruktur. Selain itu, Pemkot Makassar dinilai tidak transparan dalam laporan pengelolaan anggaran covid-19.
Dewan pun akan menggulirkan hak angket pekan ini. Tujuannya untuk menyelidiki dana covid-19, setelah dewan memutuskan untuk menolak draf RAPBD Perubahan 2020.
Juru bicara Banggar DPRD Makassar Mario David, menegaskan keputusan untuk menolak APBD-P tidak hanya mempersoalkan anggaran proyek besar yang diajukan pemkot. Tapi pada anggaran covid-19 yang tidak terwadahi di APBD-P dan banyak yang dipangkas.
“Keputusan kami di banggar untuk membentuk tim hak angket untuk menyelidiki selisih anggaran yang kami anggap hilang dari Rp200 miliar lebih yang disetujui, tapi yang dilaporkan Rp98 miliar saja. Nah, ini yang sisa banyak ke mana semua,” cetusnya, Minggu (4/10).
Karena itu, dewan bersepakat untuk memulai perjalanan hak angket pekan ini, pascabanggar memutuskan untuk menolak mengetuk palu APBD-P 2020 dan lebih memilih untuk membahas APBD pokok 2021.
“Kita tidak bakal membahas APBD Perubahan 2020 selama ini barang tidak jelas. Bulan depan kita kembalikan saja semua di APBD pokok 2021. Ini memang sejarah baru di Makassar,” tandasnya.
Dikatakan Mario, seharusnya pemkot tidak bertindak egois dengan mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya. Program pengamanan sosial dan ekonomi akibat covid-19 tidak ada dalam program prioritas APBD perubahan 2020 diajukan.

Alasan Pemkot

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Khadijah Iriani, mengatakan pemkot punya alasan sehingga fokus pada pariwisata dan infrastruktur. Itu karena akan memberi multiplayer effect bagi banyak sektor. Pembenahan potensi pariwisata dan infrastruktur akan menggerakan roda perekenomian yang saat ini sedang lesu akibat hantaman covid-19.
Banyak sektor informal yang terbuka dengan dikerjakannya proyek-proyek infrastruktur. Begitu juga dengan pariwisata. Namun, bukan berarti penanganan covid tidak mendapat perhatian.
“Penanganan covid tetap akan menjadi fokus perhatian kita. Anggaran dan programnya kan sudah jelas,” ujar Iriani.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Andi Rahmat, sangat menyayangkan terjadinya persoalan ini. Dia menilai adanya kesalahpahaman dalam hal ini.
Soal transparansi pengelolaan dana covid-19, Andi Mappatoba menegaskan, Pemkot Makassar senantiasa transparan dalam penggunaannya. Tiga OPD yang menjadi leading sektor, yakni Dinas Kesehatan, BPBD, dan Dinas Sosial selalu memberi laporan penggunaan anggarannya kepada BPKAD.
“Hingga kini total Rp98 miliar yang telah digunakan tiga OPD itu untuk penanganan covid-19. Dan itu ada pelaporannya. Tidak pernah ada yang ditutup-tutupi. Sampai akhir tahun pun anggarannya masih kita siapkan,” ungkap Andi Mappatoba.
Selain itu, tambah dia, Inspektorat juga sudah menyampaikan reviewnya ke DPRD maupun BPKAD. (ita-rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.