Headline

Kampanye Dibubarkan, APK Ada di Randis


Meninggal tapi Terdaftar di DPS, Juga Pemilih Ganda

MAKASSAR, BKM — Sejumlah indikasi pelanggaran terus terjadi pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sulsel. Tim pasangan calon pun melaporkan dugaan penyimpangan tersebut.
Hal yang dilaporkan mulai dari perusakan alat peraga kampanye (APK), berkampanye di sekitar gedung milik pemerintah, pelibatan aparat sipil negara (ASN), penggunaan kendaraan dinas, pelarangan kampanye, bagi-bagi sembako, hingga kampanye negatif menggunakan sosial media. Bahkan ada dugaan salah satu calon menggunakan ijazah palsu.
Untuk pilwali Makassar, tim hukum pasangan calon Syamsu Rizal-Fadli Ananda (Dilan) mendesak Bawaslu Makassar menindaki secara tegas Panwascam Bontoala bernama Ahmad Ahsanul Fadhil. Ia disebutkan hendak membubarkan agenda kegiatan tim pemenangan pasangan nomor urut tiga tersebut. Padahal, kegiatan dilakukan sesuai zona kampanye dan mematuhi protokol kesehatan.
Ketua Tim Hukum Dilan Yusuf Laoh, mengatakan pihaknya sedang mengkaji terkait langkah lanjutan atas aduan tim pemenangan yang mendapatkan perlakuan kurang pantas dari Panwascam Bontoala. Saat ini, sejumlah bukti arogansi, kecenderungan berpihak, serta ketidakpahaman aturan dari petugas panwascam sudah ada.
“Langkah awal, kami mendesak Bawaslu Makassar menindak tegas bawahannya, yakni Panwascam Bontoala yang bertindak arogan dan cenderung berpihak. Kami sudah menerima bukti rekaman video, bukti surat dan akan melengkapi kronologisnya,” ucap Yusuf, Minggu (4/10).
Insiden kurang menyenangkan itu terjadi Sabtu (3/10) lalu di wilayah RT 04/RW 02 Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala. Saat itu, istri Deng Ical -panggilan akrab Syamsu Rizal- tengah bersilaturahmi dengan warga. Mendadak, Ahsan selaku petugas Panwascam Bontoala dan dua orang temannya datang sambil berteriak-teriak meminta agar agenda Dilan dibubarkan.
Ahsan berdalih kegiatan Dilan tak mempunyai surat izin dan tak ada penyampaian dari Polsek Bontoala. LO Dilan menyimak dan berusaha menjelaskan bahwa lokasi acara sesuai dengan zona kampanye pasangan doktor dan dokter itu. Kegiatan itu juga didampingi anggota Satuan Intelkam Polres Pelabuhan yang menaungi Polsek Bontoala.
Yusuf menyampaikan, atas penjelasan itu, petugas Panwascam Bontoala masih sempat ngotot dan tidak percaya dengan keberadaan polisi yang mendampingi. Terkesan Ahsan sangat arogan dan cenderung berpihak karena tak senang dengan Dilan. Nanti setelah anggota Satuan Intelkam Polres Pelabuhan memperlihatkan KTA, barulah ia meminta maaf.
Menurut Yusuf, apa yang dilakukan Panwascam Bontoala jelas merugikan Dilan karena agenda kegiatannya terganggu. Padahal, di kelurahan dan di hari yang sama, pihaknya menggelar kegiatan serupa dengan lancar dan aman. Tepatnya sebelum insiden itu di RT 05/RW 04, di mana juga ada petugas yang mengawasi dan mendokumentasikan kegiatan.
Penanggung jawab Divisi DKPP/Bawaslu/KPU dari Dilan Muhammad Nursalam, menambahkan apa yang dilakukan petugas Panwascam Bontoala bukan sebatas arogansi dan kecenderungan berpihak. Dari kejadian kemarin, kelihatan bahwa petugas panwascam setempat tak paham aturan.
Kata Nursalam, petugas panwascam tidak boleh asal membubarkan agenda paslon. Terlebih jika dilakukan sesuai zona kampanye dan mematuhi protokol kesehatan. Bila pun ada pelanggaran harusnya didahului dengan teguran. Langkah Panwascam Bontoala yang sangat reaktif dan ingin langsung membubarkan agenda Dilan malah menimbulkan asumsi dugaan keberpihakan.

Beda Nama KTP dan Ijazah

Di Luwu Timur, Agus Melas selaku kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Muhammad Thorig Husler-Budiman (MTH-Budiman), meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah ini berhati-hati dalam memverifikasi dokumen pencalonan sebelum menetapkan pasangan calon. Hal itu mengingat salah satu kandidat dinilainya memiliki unsur dugaan cacat administrasi.
Menurut Agus, pada pleno penetapan pasangan calon yang akan digelar Senin (5/10), KPU harus benar-benar mencermati isi dokumen pencalonan, terutama terkait adanya perbedaan penulisan nama pada dokumen persyaratan tersebut dengan e-KTP milik kandidat.
“Pada ijazah mulai dari SMA, S1, sampai S2 milik bakal calon wakil bupati Andi Muh Rio Patiwiri, terdapat perbedaan penulisan nama dengan ijazah. Saya rasa hal ini juga lumrah terjadi di daerah lain. Namun tentunya KPU wajib meminta kejelasan atau keterangan dari instansi terkait yang menyatakan jika ijazah dan pemilik e-KTP adalah orang yang sama,” pinta Agus.
Agus menjelaskan, verifikasi dan kejelasan itu penting dilakukan untuk menghindari desas-desus yang berkembang di masyarakat terkait isu ijazah palsu. Apalagi jika dicek di database milik Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), terdapat nama yang identik dengan nama pada e-KTP kandidat tersebut yang dinyatakan tidak lulus.
“Jadi kami menilai hal ini perlu untuk diperjelas terlebih dahulu sebelum KPU melangkah lebih jauh menetapkan kandidat,” tandasnya.
Dia mencontohkan, jika berkaca pada pilkada Jawa Timur 2018 lalu, kasus yang sama juga terjadi pada salah satu kandidat, yakni Khofifah Indar Parawansa. Saat itu pihak penyelenggara meminta surat keterangan dari pengadilan sebagai dokumen tambahan sebagai dasar bahwa ijazah dan e-KTP tersebut adalah milik orang yang sama.
“Kami bukan ingin berburuk sangka. Tetapi kami menginginkan agar pilkada ini lahir dari hal yang prosedural dan tidak cacat administrasi, sehingga pilkada Lutim ini bisa terselenggara secara berkualitas,” jelas Agus.
Divisi Hukum KPU Luwu Timur Adam Safar, mengatakan terkait polemik perbedaan penulisan nama pada ijazah dan KTP milik salah satu bakal calon, pihaknya telah melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan. Hasilnya, disimpulkan jika pemilik ijazah tersebut adalah orang yang sama.
“Ijazah SMA yang kami klarifikasi di sekolah yang bersangkutan di Malang bahwa nama di ijazah dan KTP adalah orang yang sama,” ujar Adam.
Menurutnya, indikator keabsahannya adalah hasil klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan. Hal itu juga sudah diplenokan, sehingga terbit berita acara hasil klarifikasi apakah memenuhi syarat atau belum.

Meninggal, Terdaftar di PDS

Untuk pilbup Barru juga terdapat dugaan kecurangan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah ini menemukan adanya data pemilih sementara (DPS) yang dinilai tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon pemilih pada kontestasi 9 Desember nanti.
Sedikitnya ada 30 orang yang sudah dinyatakan meninggal dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPS. Selain meninggal dunia, ada juga beberapa calon pemilih ganda.
Dinilai ganda karena satu orang terdaftar sebagai pemilih pada TPS dan wilayah domisili berbeda. Misalnya ada seorang perempuan warga Kelurahan Tuwung, sebelum nikah terdaftar pada salah satu TPS di Kelurahan Tuwung.
Tetapi setelah menikah, nama yang sama dari perempuan ini terdaftar juga di salah satu TPS di kelurahan Sumpang Binangae. Pemilih ganda dan beberapa pemilih TMS ini akan kembali diverifikasi pihak KPU.
Ada pula warga meninggal dunia, lalu namanya masih terdaftar sebagai calon pemilih dalam DPS pilkada. Anggota Bawaslu Barru H Abdul Mannang mengakui hal tersebut.
“Jumlah calon pemilih yang TMS karena dinyatakan meninggal dunia saat ini masih terdaftar dalam DPS. Bahkan beberapa calon pemilih ganda juga masuk dalam temuan Bawaslu,” ungkap Mannang.
Pihak Bawaslu sudah meminta pihak KPU Barru untuk melakukan proses verifikasi terhadap sejumlah calon pemilih dalam pilkada sebelum memasuki tahapan selanjutnya.

APK di Mobil Dinas

Di Kabupaten Bulukumba, alat peraga kampanye (APK) ditemukan di mobil dinas yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran. APK tersebut digunakan untuk menutupi makanan dalam kardus di bagasi belakang mobil. Fotonya beredar di sejumlah kecamatan bahkan desa di Bulukumba.
Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Andi Baso Bintang memberikan klarifikasi. Menurut Andi Baso, pada hari Senin-Selasa (28-29/9), mobil tersebut digunakan untuk operasi penertiban APK atau baliho di wilayah Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale.
Baliho tersebut belum sempat diturunkan dari atas mobil sampai mobil ini digunakan esok harinya, Rabu (30/9) untuk membawa makanan ke lokasi Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Kindang. Acara dihadiri bupati Bulukumba, Dandim 1411, serta kapolres Bulukumba.
Saat mobil berada di lokasi TMMD, tiba-tiba hujan turun, sehingga salah seorang petugas inisiatif menutupi makanan dan minuman dalam kardus tersebut dengan baliho yang bergambar pasangan calon nomor urut tiga.
“Jadi kejadian tersebut tidak ada hubungannya sama sekali di kegiatan TMMD ke-109. Juga tidak ada hubungannya dengan keterlibatan aparat pemerintah terhadap pasangan calon di pilbup Bulukumba 2020,” ujar Andi Baso.
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali juga ikut menanggapi. Ia menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal APK yang ada di mobil Satpol. Ia mengaku tidak memiliki niat untuk berkampanye. Murni melakukan kunjungan ke lokasi TMMD dan makan bersama dengan para prajurit TMMD.
Saat kejadian, bupati dan Forkopimda lainnya tidak mengetahui hal tersebut, karena hujan hanya berlangsung sebentar dan APK cepat disingkirkan. ”Karena itu saya sudah meminta kepala Satpol PP memeriksa sopir dan personel patwal yang naik saat itu,” kata AM Sukri Sappewali. (ita-udi-min)

Komentar Anda





Comments
To Top
.