Headline

Giliran Tim Appi-Rahman Lapor Bagi-bagi Beras


MTH-Budiman Layangkan Keberatan ke Bawaslu Lutim

MAKASSAR, BKM — Dugaan kecurangan di masa kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota masih terus terjadi.
Kali ini, tim hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman) melaporkan indikasi pelanggaran ke Bawaslu Makassar, Senin (5/10).
Aduannya terkait bagi-bagi sembako yang dilakukan paslon lain. Sebelumnya, pasangan Appi-Rahman ini juga dilapor dengan kasus yang sama. Laporan resmi ini ditandai dengan bukti penerimaan laporan Nomor: 013/LP/PW/KOT/27.01/X/2020.
Ketua tim hukum Appi-Rahman, Yusuf Gunco bertindak selaku pelapor, menjelaskan bahwa pengaduannya ini terkait dugaan tindak pidana dan atau administrasi pilwali. Dengan menjanjikan/memberikan materi (beras) yang dilakukan calon wali kota dan wakil wali kota lainnya beserta tim pemenangannya.
“Secara resmi kami laporkan tadi pagi (kemarin) berdasarkan bukti-bukti yang kami punyai dan sudah disertakan dalam laporan itu,” ucap Yugo di Hotel Novotel, Jalan Chairil Anwar, kemarin.
Yugo menerangkan bahwa laporan ini dilakukan setelah ditelaah dengan seksama terkait dengan bukti yang ia pegang. Bukti tersebut berupa rekaman video adanya paket sembako berupa beras yang diangkut dengan mobil boks dan diturunkan di salah satu rumah yang diduga sebagai salah satu posko paslon.
“Tepatnya itu di Tamajene, Kelurahan Karuwisi Utara, RT 03 RW 07, Kecamatan Panakukang berdasarkan video rekaman yang kami terima dan beberapa bukti lainnya, seperti foto-foto dan juga tanda bukti penerima sembako itu,” ucapnya.
Yugo yang pernah tercatat sebagai anggota Fraksi Golkar DPRD Makassar ini mengaku tidak gegabah dalam mengambil sikap. “Jadi kami tidak gegabah. Ini kita laporkan dengan pertimbangan ada banyaknya bukti yang valid bahwa pasangan ini diduga kuat melakukan politik uang,” sambungnya.
Atas laporan itu, tim hukum Appi-Rahman berharap Bawaslu Makassar bisa menindaklanjuti dengan memperhatikan posisi kasusnya. Sebab Yugo meyakini tindakan yang dilakukan paslon tersebut sudah pada pelanggaran berat.
“Kami meminta dan berharap kepada Bawaslu menempatkan posisi kasus ini di tempat yang semestinya. Karena buktinya ini sudah lengkap, bukti video, foto, dan tanda terima,” terangnya.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari yang dimintai tanggapannya soal laporan dugaan money politik yang diajukan tim hukum Appi-Rahman, enggan memberikan komentar.

Layangkan Surat Keberatan

Di Kabupaten Luwu Timur, tim kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati, Muhammad Thorig Husler-Budiman (MTH-Budiman) melayangkan surat keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin (5/10).
Surat keberatan yang dilayangkan tim kuasa hukum Agus Melas dan Untung Amir sebagai bentuk penolakan terhadap pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Irwan Bachri Syam-Andi Rio Patiwiri Hatta (Ibas-Rio) dan tidak ditetapkan sebagai calon bupati Luwu Timur pada pilbup serentak 9 Desember 2020.
Menurut Agus Melas, ada beberapa alasan penolakan penetapan pasangan Ibas-Rio sebagai pasangan calon. Pertama, KPU Luwu Timur harus mencermati dengan teliti dalam menverifikasi dokumen syarat bakal calon pasangan Ibas-Rio.
“Bahwa terhadap bakal pasangan calon Ibas-Rio yang belum ditetapkan sebagai pasangan calon, namun telah merampungkan segala dokumen persyaratan pencalonannya. Sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam memverifikasi dokumen syarat pencalonannya, terkhusus pada penulisan nama Andi Muh Rio Patiwiri Hatta dalam ijazah dengan di KTP yang bersangkutan,” kata Agus Melas.
Menurutnya, jika merujuk hal itu, maka tentu kembali kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa apabila ada perbedaan nama atau ada proses ganti nama yang dalam UU administrasi kependudukan, maka penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Terhadap perbedaan nama tersebut, yang mana dokumen ijazah dengan KTP adalah bagian dokumen penting atau dokumen wajib yang harus dipenuhi bakal pasangan calon, sehingga tentu menjadi bagian dari peristiwa penting seperti yang dimaksud undang-undang administrasi kependukan,” tegasnya.
Dengan adanya proses penggantian atau perubahan dokumen-dokumen, menurutnya harus melalui penetapan pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum atas keabsahan dokumen tersebut.
“Karena masih menjadi polemik dan belum ada penjelasan secara tegas dari KPU Luwu Timur, maka melalui memo keberatan meminta kepada KPU Luwu Timur untuk tidak menetapkan bakal pasangan calon Ibas-Rio sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Timur,” pungkas Agus Melas.

Sudah Ada Keputusan

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur memutuskan sengketa pilkada yang diajukan Tim hukum Irwan Bachri Syam (IBAS) tidak bisa diregister. Ketua Bawaslu Luwu Timur Rahman Atja, mengatakan untuk sengketa yang dilaporkan ke Bawaslu Luwu Timur sudah ada keputusannya.
“Rapat pleno kami pada hari Sabtu (3/10) memutuskan bahwa permohonan pemohon tidak dapat kami register,” kata Rahman Atja.
Koordinator tim hukum IBAS Anwar Ilyas, sebelumnya mengajukan sengketa pilkada ke Bawaslu pada Jumat (25/9). Anwar mengatakan, sengketa pilkada ini diajukan karena keberatan atas putusan KPU terkait penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020.
“Alasannya bahwa ada aturan yang dilanggar dalam penetapan itu. Di mana pasangan calon yang ditetapkan itu tidak memenuhi syarat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016,” kata Anwar di Kantor Bawaslu.
Menurut Anwar, ada pelanggaran di pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pada pasal 2 dijelaskan Anwar, itu tentang petahana dilarang melakukan mutasi dalam jangka waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Pada ayat 3 menyebut pertahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan.
Lebih lanjut, Rahman menjelaskan bahwa verifikasi hasil perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan penilaian terhadap obyek sengketa pemilihan, yaitu SK KPU Luwu Timur No: 101/PL.02.3-kpt/7324/KPU-KAB/IX/2020, tidak memberikan kerugian langsung kepada pemohon.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WValikota dan Wakil Walikota.
Bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tersebut dinyatakan tidak dapat diregister Bawaslu Luwu Timur, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota. (rif)

Komentar Anda





Comments
To Top
.