Headline

UU Ciptaker Patut Ditolak


Irwan Bangsawan Berharap tak Ada Mogok Kerja

BKM/CHAIRIL BLOKADE JALAN-Massa pengunjukrasa memblokade Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Rabu (7/10). Mereka menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI.

MAKASSAR, BKM — Pro kontra bermunculan usai disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI. Penolakan terjadi di kalangan buruh dan pekerja terhadap sejumlah poin yang dinilai merugikan.
Akibatnya, aksi unjuk rasa besar-besaran pun berlangsung di Makassar, Rabu (7/10). Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap undang-undang baru tersebut.

Penutupan jalan yang memicu terjadinya kemacetan berlangsung di sejumlah titik. Di antaranya depan kantor gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo dan depan kampus Universitas Negeri Makassar (UNM) Jalan AP Petta Rani. Termasuk di atas jalan layang (flyover) yang dikuasai para pengunjukrasa.
Anggota DPRD Kota Makassar menyebut UU Ciptaker bisa merugikan pekerja dan buruh. Karenanya, beleid yang baru ini memang patut ditolak.
Legislator Abdi Asmara mengatakan, seharusnya wakil rakyat saat ini lebih fokus membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 dan memulihkan perekonomian rakyat. Bukan malah mengesahkan UU Ciptaker yang kemudian memicu protes di mana-mana.
”Rakyat sedang menunggu dan membutuhkan keberpihakan negara terhadap mereka. Terutama dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Sejalan dengan itu, kami menolak UU Cipta Kerja, dengan alasan tidak ada keberpihakan terhadap rakyat,” ujar Abdi Asmara di kantornya, Rabu (7/10).
Dia melihat, UU Ciptaker terkesan dipaksakan dan tidak mempertimbangkan keinginan dari para buruh/pekerja dan karyawan. Karena justru undang-undang ini melegitimasi pengusaha untuk leluasa menentukan kebijakan terhadap pekerjanya.
Anggota DPRD Makassar lainnya, Fatmawati Wahyuddin berpandangan UU ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan dianggap cacat subtansi. Sebagai wakil rakyat, dewan seharusnya menyuarakan keinginan mereka yang diwakilinya ke pemerintah.
“Kalau kami menilai UU Cipta Kerja ini cacat subtansi dan prosedural yang sama sekali tak diinginkan para buruh dan pekerja. Undang-undang ini berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita, termasuk di Makassar,” tandasnya.

Pro Kontra di DPRD Sulsel

Sikap pro dan kontra terhadap pengesahan UU Ciptaker terjadi di kalangan anggota DPRD Sulsel. Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sri Rahmi, memberikan dukungan kepada anggota DPR RI yang menolak ditetapkannya UU Ciptaker.
”Kalau Fraksi PKS jelas satu sikap dengan Fraksi PKS di DPR RI, yakni menolak,” tegas ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel ini, Rabu (7/10).

Legislator Partai Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin, terlihat melunak menanggapi aksi penolakan undang-undang tersebut. “Saya kira perlu dipaparkan secara jelas apa-apa saja yang berubah dan tidak berubah. Masyarakat harus mengetahui dengan baik dan jelas isi dari undang-undang itu. Bukan karena info yang tidak jelas, karena sekarang ini banyak hoax yang mencoba membenturkan UU itu bersama pemerintah dan masyarakat. Saya kira intinya pemerintah akan terus bekerja demi kepentingan masyarakat,” jelas wakil ketua DPRD Sulsel ini.
Politisi Partai Golkar Andi Ina Kartita Sari, mengemukakan bila UU Ciptaker telah disahkan melalui lembaga DPR RI sesuai kewenangannya. “Apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang terjadi saat ini atas disahkannya UU tersebut, kami selaku anggota dewan propinsi tentunya akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat dan lembaga DPR RI,” kata ketua DPRD Sulsel ini.

Tak Mogok Kerja

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan juga angkat bicara. Menurutnya, pengesahan UU Ciptaker justru membuktikan bahwa pemerintah pro terhadap para pekerja dan buruh. Karenanya, dia pun berharap pekerja atau buruh tak melakukan mogok kerja.
Alasannya, karena situasi saat ini masih pandemi covid-19 dan Makassar masih berada dalam zona merah. Sehingga dikhawatirkan jika muncul klaster baru jika banyak orang yang turun ke jalan.
“Pemerintah tentu saja memperhatikan nasib para pekerja. Setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah tentu tidak lepas dari regulasi yang bisa mensejahterakan para pekerja itu sendiri,” ujarnya.

Ia pun berencana untuk melakukan sosialisasi UU Omnibus Law Ciptaker ke para pekerja atau buruh. Namun pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Irwan juga meminta agar sebaiknya jika ada yang dipersoalkan, dikomunikasikan dengan pemerintah guna dicarikan jalan keluarnya.
(ita-rif-rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.