MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki 60 paket proyek tahun ini. Sesuai yang dilansir pada website resmi lpse.sulselprov.go.id, terdapat 60 proyek tidak melalui tender melainkan pengadaan langsung (PL). Rinciannya pekerjaan konstruksi sebanyak 54 paket, jasa konsultasi badan usaha sebanyak tiga paket dan pengadaan barang sebanyak tiga paket.
Dari proyek tersebut, pengamat pemerintahan Universitas Patria Artha (UPA), Bastian Lubis, meminta Pemprov Sulselmeningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan tersebut.
Apalagi, kata Bastian, pelaksanaan PL sangat rawan kongkalikong terhadap kontraktor yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut.
“Inspektorat dan BPK harus melakukan pengawasan ketat karena PL ini rawan akan kongkalikong atau kerjasama,” tutur Bastian, kemarin.
Bastian menambahkan, pengadaan langsung sesuai aturan pada dasarnya perbolehkan. Dengan catatan proyek tersebut memiliki spesifikasi misalnya sifatnya mendesak, tidak melalui tender. Agar Proyek tersebut segera dilakukan pengadaan.
“Kalau misalnya tidak mendesak harusnya pemerintah melakukan tender. Dan PL ini nominal anggarannya dibawah Rp1 miliar,” ucap Bastian.
Bastian menyarankan agar PL dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Sulsel harus menunjuk kontraktor yang betul-betul yang berpengalaman. Juga mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerja.
“Persyaratan kontraktor harus memiliki latarbelakang yang bisa mempertanggungjawabkan dan harusnya pengawas yang ditunjuk juga harus betul-betul yang berkompeten dalam bidangnya,” ucap Bastian.
Ia menambahkan PL merupakan bagian dari padat karya. Untuk itu BPK dan Inspektorat dan konsultan yang ditunjuk harus meningkatkan pengawasan.
“PL ini merupakan padat karya. Dan PL ini sangat rawan kongkalikong. Ini sudah banyak kejadian. BPK dan Inspektorat ini perlu pengawasan cukup ketat,” tandas Bastian.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menuturkan, Pemprov Sulsel meningkatkan aktivitas perekonomian di Sulsel dengan melakukan sejumlah proyek harus dipadatkaryakan.
“Di masa pandemi ini, jadi kunci segala-galanya ada pada APBD. Karena investasi inikan pasti masih wait and see, jadi pergerakan kita, bagaimana program-program padat karya terus kita dorong, sehingga masyarakat masih bisa terus bekerja,” jelasnya.
Selanjutnya, bagaimana seluruh proyek infrastruktur diselesaikan dan telah dilelang. Sehingga daya serap anggaran dapat meningkat. Rencana investasi dalam pandemi ditarget mencapai Rp 7 triliun. Smelter di Banteng juga tetap bergerak, terdapat penambahan enam tungku.
Ia mengakui, anggaran sedikit terganggu karena refocusing dilakukan, sehingga beberapa program-program strategis harus dihentikan. “Tapi kita sudah buat kebijakan, tetap jalan semua,” ucapnya.(nug)
