MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai, banyak laporan masyarakat terkait pembenahan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Namun hal tersebut belum terwujud karena anggarannya kurang. Olehnya itu, dewan mendorong anggaran dana kelurahan yang sebelumnya hanya Rp400 juta menjadi Rp1 miliar di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pokok 2021.
Menurut koordinator badan anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali, beberapa keluhan warga yang ditampung dewan dalam kegiatan temu konsituen. Banyak keluhan soal infrakstruktur yang tidak merata didapatkan warga. Olehnya itu, ia akan mengusulkan ke Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan anggaran dana kelurahan menjadi Rp1 miliar.
“Kalau kita berangkat dari dana kelurahan kemarin hanya Rp400 juta lebih, insyaallah tahun anggaran 2021, saya akan usulkan untuk meningkatkan menjadi Rp1 miliar,” ungkapnya, Senin (12/10).
Wakil Ketua DPRD Makassar ini menambahkan, penambahan anggaran ini rencananya akan diusulkan ke Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin untuk bisa dimasukkan ke dalam APBD Pokok 2021. “Jadi kita sudah bicarakan ini dan semoga saja bisa kita realisasikna di APBD-P 2021, karena kasian keluhan warga soal infrakstruktur ini berlarut-larut dan tidak merata diberikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar mengatakan, anggaran yang dikelola kelurahan selama ini belum bisa membenahi infrastruktur skala kecil. Seperti perbaikan jalan lingkungan yang menggunakan paving blok dan saluran air atau drainase di lorong-lorong.
“Selama ini apa yang diharapkan warga belum tersalurkan baik oleh pemerintah. makanya perlu dianggarkan itu, tapi pengelolaan dana kelurahan ini tetap harus memiliki badan hukum melalui Badan Keswadayan Masyarakat agar pertanggung jawabnya jelas,” bebernya.(ita)