Headline

Jaga Kualitas Demokrasi, Kesehatan, dan Keselamatan Rakyat


Ketua KPU Pangkep Burhan A

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) serentak lanjutan terus berproses di tengah pandemi covid-19. Tahapan kampanye pasangan calon sementara bergulir. Ada banyak tantangan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara.

SEBAGAI penyelenggara teknis pemilu dan pemilihan di kabupaten/kota, KPU tentu harus selalu siap menyelenggarakan tahapan, program dan kegiatan berdasarkan perintah undang-undang.
”Pilkada di tengah pandemi seperti saat ini, disamping harus menjaga kualitas demokrasi, juga wajib menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai sebuah hukum tertinggi di negeri ini, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan di setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan,” ujar Ketua KPU Pangkep Burhan A.
Aturan tersebut, lanjutnya, tidak hanya berlaku bagi seluruh penyelenggara pemilihan, tetapi juga terhadap peserta pemilihan, tim dan penghubungnya, serta seluruh pemangku kepentingan dan pemilih.
Diakui Burhan, selam dirinya menjadi komisioner KPU, pihaknya selalu beriringan dengan perkembangan politik dan kecerdasan para politisi. Termasuk tim dan penghubungnya.
Namun, pria kelahiran Takku, 15 Februari 1978 ini tak memungkiri jika pada kondisi tertentu akan ada tekanan serta bujukan, meskipun diawali dengan koordinasi, yang bermuara pada upaya memengaruhi keputusan kolektif kolegial komisioner KPU.
Sebelum menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan di Pangkep, alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2011 ini pernah menjadi perajin sosial dan demokrasi bagi masyarakat penyandang masalah sosial dan ekonomi di wilayah Makassar, serta kabupaten/kota lainnya di Sulsel. Aktivitas itu dilakoninya sejak tahun 1998 hingga 2013.
Burhan telah dua periode duduk sebagai komisioner KPU Pangkep. Periode pertama di tahun 2013-2018. Terpilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 2018-2023.
Sebagai aktifis demokrasi yang bekerja di luar panggung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Burhan memiliki keterbatasan untuk memastikan kedaulatan rakyat betul-betul sampai pada pilihannya dengan pencatatan, perhitungan, dan rekapitulasi yang berkepastian hukum.
Olehnya itu, sebagai perajin sosial dan demokrasi yang berorientasi pada prinsip kerja yang independen, berintegritas, non-diskriminatif, transparan dan akuntabel yang beberapa kegiatannya terkait pemilihan legislatif dan eksekutif, tentu memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman personal ini ke dalam sebuah pelaksanaan proses demokrasi. Baik secara teknis maupun secara substansi.
”Untuk itu saya memilih untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan sebutan komisioner KPU,” tuturnya.
Menjadi komisioner KPU di Kabupaten Pangkep, Burhan akhirnya mendapat kesempatan dan peluang untuk lebih memahami mekamisme, sistem dan regulasi pemilu dan pemilihan. Termasuk menemukenali potret kondisi politik secara umum, khususnya di Kabupaten Pangkep dan kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kondisi geografis daerah ini.
Namun, yang menjadi tantangan adalah secara internal di lingkup KPU adalah setiap anggota KPU berasal dari latar belakang yang berbeda dengan karakter dan cara pandang yang berbeda. Begitu pula dengan staf sekretariat yang kesemuanya harus dipahami posisi dan keberadaanya.
”Secara eksternal, khususnya para peserta pemilu dan pemilihan beserta tim dan penghubungnya, tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menerima dan menanggapi keinginannya untuk diarahkan pada mekanisme, sistem dan regulasi yang ada,” bebernya.
Begitu pula dengan mitra strategis yang ada kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, penegakan hukum dan tim pemeriksa keuangan. Tentu memiliki tantangan yang berbeda yang kesemuanya berpotensi berbeda pandagan dalam memahami implementasi mekanisme, sistem dan regulasi yang ada.
Dalam posisinya sebagai ketua KPU Pangkep, Burhan tentu harus mengetahui dan memahami aturan dan etika ber-KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu dan pemilihan. Karena itu, yang dilakukannya adalah memperkuat internal kelembagaan. Seperti memgokohkan kepemimpinan kolektif kolegial ketua dan anggota KPU. Termasuk koordinasi ke pimpinan KPU provinsi dan KPU RI, serta memperkuat integrasi kerja antara komisioner dengan sekretariat KPU, dengan cara mengapresiasi setiap kecerdasan individual menjadi sebuah kecerdasan kolektif. Atau dengan kata lain memperkuat sumber daya yang ada menjadi sebuah kekuatan kelembagaan.
Kemudian secara eksternal adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi antarlembaga sebagai bentuk penguatan hubungan antarlembaga, sekaligus bagian dari upaya resolusi konflik.
”Dan yang tak kalah pentingnya adalah memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih di wilayah kerja kami, agar terdaftar sebagai pemilih. Juga menjaga suara rakyat agar tetap pada pilihannya dan tidak tertukar. Serta memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dokumen, khususnya penggunaan anggaran, selalu berdasar dan berkepastian hukum,” tandasnya. (udi/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.