Headline

Implementasi Protokol Demokrasi dan Kesehatan di Tengah Pandemi


Ketua KPU Soppeng Muhammad Hasbi

PERHELATAN pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi covid-19 membutuhkan kerja-kerja ekstra. Sebab pelaksanannya berbeda dengan even serupa pada periode-periode sebelumnya. Termasuk di Kabupaten Soppeng, satu dari 12 kabupaten/kota di Sulsel yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020.

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Soppeng Muhammad Hasbi, mengatakan dalam situasi pilkada seperti saat ini, ada dua hal yang pasti dan mesti diimplementasikan oleh penyelenggara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Yakni, penyelenggara wajib menerapkan protokol demokrasi dan protokol kesehatan. Untuk dua protokol tersebut, KPU telah menerbitkan berbagai regulasi pelaksanaan tahapan pilkada. Termasuk peraturan pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana nonalam covid-19.
”Bagi KPU kabupaten/kota, aturan itu tentu menjadi rujukan implementatif pilkada 2020 di tengan pandemi covid-19. Sembari kita berdoa agar proses demokrasi lokal pilkada ini tetap dijalankan dengan baik dan benar, dan pandemi covid segera berakhir,” ujar Hasbi.
Menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan di Kabupaten Soppeng sejak 2013, alumni Pascasarjana Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin ini mengaku bahagia diberi kesempatan mengaktualisasikan potensi yang dimiliknya untuk melayani proses demokrasi.
Karena itu pula, Hasbi menegaskan bahwa dirinya tidak punya alasan untuk mengeluh melayani demokrasi. ”Kenapa? Karena sudah menjadi prinsip saya, apapun pekerjaannya hiduplah dengan cinta. Cinta kepada agama, cinta negara, dan cinta keluarga,” tuturnya.
Hal itu kerap pula ia sampaikan kepada koleganya sesama komisioner KPU di Soppeng, staf dan penyelenggara adhock. Menurutnya, menjadi penyelenggara pemilu itu menjaga integritas, tidak boleh mengeluh.
”Fokuslah pada kerja yang baik dan benar. Karena bekerja baik saja terkadang dicarikan kesalahan, apalagi kalau sudah salah. Untuk itu, pastikan semua tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan regulasi,” tandasnya.
Hal itu sejalan dengan alasan Hasbi menjadi komisioner KPU. Kata dia, proses demokratisasi merupakan salah satu pondasi bangunan negara yang wujudnya adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memerlukan perawatan dari anak bangsa. ”Sebagai bagian anak bangsa, di situlah cinta saya hadir dan menawarkan potensi yang saya miliki sebagai wakaf pengabdian kepada proses pemeliharaan bangsa. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan dan amanah. Saya sadar bahwa kepercayaan itu saya jaga dan menjadi komitmen saya menjaga integritas dalam setiap langkah kerja dan karya,” jelasnya.
Ketika dipercaya duduk menjadi komisioner dan memimpin KPU Soppeng di tahun 2018 hingga saat ini, secara ideal normatif ia diberi tugas dan kewenangan yang pada prinsipnya memastikan terlaksananya semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Termasuk pengorganisasiannya dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia, membangun kesadaran kolektif kolegial, serta melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dengan membangun interaksi dengan stakeholder.
Diakuinya, keberagaman latar belakang, karakter dan pola pikir di setiap orang berbeda dalam suatu organisasi. Keberagaman itu memerlukan seni dan strategi dalam berinteraksi pada kondisi level yang sama, menyatukan visi dan misi melaksaanakan pemilu dan pemilihan. ”Alhamdulillah, keberagaman itu menjadi suplemen vitamin bagi saya, komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Soppeng secara kolektif-kolegial untuk kita bisa selenggarakan pemilu berkualitas dan bermartabat dengan semangat sipakatau, sipakalebbi, sipakainge,” tandasnya. (ono/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.