Headline

Rp1,388 Triliun PEN untuk Tujuh Kelompok Infrastruktur


MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Penandatanganan secara sirkuler ini menindaklanjuti usulan pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah Pemprov Sulsel. Adapun PEN untuk Sulsel sebesar Rp1,388 triliun.
Gubernur mengatakan, Pemprov Sulsel dengan dukungan pemerintah pusat terus berupaya melakukan percepatan pemulihan pascapandemi covid-19, baik dari sisi pelayanan kesehatan, kehidupan sosial, maupun pemulihan ekonomi.
Sulsel menjadi salah satu provinsi di KTI yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi covid-19 memberikan tekanan luar biasa terhadap seluruh sektor perekonomian daerah.
Sulsel juga mengalami kontraksi. Di sisi lain, sektor pertanian tetap tumbuh di atas 2,4 persen dengan kontribusi sebesar 24,81 persen. Demikian juga ekspor tetap tumbuh positif menjadi 11,17 persen. Bahkan konsumsi listrik tumbuh di atas 4 persen di masa pandemi. Sektor yang mengalami kontraksi adalah konstruksi, perdagangan, dan industri. Untuk itu, alokasi PEN pemerintah pusat ini menjadi solusi untuk mengakomodir sektor tersebut.
“Kami sejak awal pandemi telah mendorong dengan maksimal berbagai kegiatan infrastruktur yang bersumber dari APBD. Namun, sangat dapat dipahami bahwa refocusing dan relokasi anggaran menjadi kewajiban kita semua. Bukan saja pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama,” ujar Nurdin, kemarin.
Penyesuaian alokasi beberapa kegiatan strategis harus berpacu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Termasuk memanfaatkan potensi non-APBD untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Sulsel.
Potensi APBD yang ada selain dilaksanakan sendiri oleh pemerintah provinsi pada bagian lain, juga menempuh kebijakan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan fiskal, dan juga mendorong akselerasi pembangunan antar daerah wilayah di Sulsel.
Hal ini dilakukan mengingat kondisi dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemotongan alokasi. Termasuk dihapusnya beberapa kegiatan yang bersumber dari DAK, sehingga sangat menyulitkan daerah untuk mendorong sektor konstruksi.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah hingga saat ini telah mencapai Rp600 miliar. Diharapkan PEN yang merupakan fasilitas dari pemerintah pusat bisa dimanfaatkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
Sulsel sendiri di tengah keterbatasan pendanaan, upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui infrastruktur tidak dikurangi, masih terus ditingkatkan bahkan semakin baik.
PEN Rp1,388 triliun digunakan untuk tujuh kelompok infrastruktur, mulai dari irigasi, pengembangan pengelolaan konservasi sungai, danau dan sumber daya air, reservasi jalan provinsi, pembangunan jalan dan jembatan provinsi, instalasi irigasi, dokumen perencanaan pembangunan gedung rumah sakit, serta DED Amdal-lalin untuk rehabilitasi Stadion Mattoanging.
Sedangkan, progres realisasi APBD Sulsel menempati posisi nomor enam di antara 34 provinsi lainnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat juga telah menempatkan dana PEN untuk sektor perbankan di Bank Sulselbar senilai Rp1 triliun. Pemprov dan DPRD Sulsel menyetujui pinjaman tersebut pada pengesahan Perda APBD-P Sulsel 2020 saat rapat paripurna, Rabu, 30 September lalu.
Secara statistik pendapatan daerah Sulsel pada APBD 2020 Rp10,46 triliun dengan PAD Rp4,56 triliun, dana transfer Rp5,82 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp78,1 miliar. Sedangkan APBD-P 2020 Rp9,78 triliun dengan rincian PAD Rp4,08 triliun, dana transfer Rp5,55 triliun dan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp146,2 miliar.
Untuk belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp10,69 triliun. Rinciannya, belanja langsung Rp3,15 miliar dan belanja tidak langsung Rp7,54 miliar. Sedangkan, pada APBD-P 2020 Rp10,85 triliun dengan belanja langsung Rp3,30 triliun dan belanja tidak langsung Rp7,55 triliun. (nug)

Komentar Anda





Comments
To Top
.