Headline

Terjerat Penipuan, Oknum Polisi Dipecat


SIDRAP, BKM — Beginilah resikonya jika personel polisi melanggar kode etik polri. Lantaran tersangkut kasus penipuan, Bripka Anwar harus menghadapi kenyataan pahit, yakni sanksi pemecatan.
Karir kedinasannya di fungsi kerja Satuan Sabhara Polres Sidrap terpaksa terhenti terhitung, Senin (19/10). Ayah tiga itu disanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
Proses PTDH tersebut dilakukan dengan upacara resmi di kantor halaman Mapolres Sidrap tanpa kehadiran yang bersangkutan (in absensia), kemarin pagi.
Baju kebesarannya dicopot melalui upacara virtual tanpa dihadiri yang bersangkutan. Prosesnya dipimpin langsung Kapolres Sidrap AKBP Leonardo Panji Wahyudi. Hadir menyaksikan waka polres, para kabag, kasat, kapolsek dan para kasi, serta perwira Polres Sidrap lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bripka Anwar tak datang langsung sehingga upacara pemberhentian digelar secara simbolis sesuai protokoler kesehatan.
Bripka Anwar diketahui terakhir menjabat Banit Turjawali Sat Sabhara Polres Sidrap. Yang bersangkutan baru saja keluar dari Rumah Tahanan Kelas II B Sidrap pada tanggal 2 Juli 2020 lalu.
Dalam track recordnya, ia pernah terlibat kasus utang piutang dan penipuan pada sejumlah korbannya, yakni kasus penipuan perekrutan calon siswa (casis) penerimaan bintara polri.
Akhirnya yang bersangkutan dilapor pidana dan telah menjalani hukuman 1 tahun penjara atas kasasi akhir dari putusan sebelumnya, Pengadilan Negeri Sidrap menjatuhkan vonis 2 tahun 10 bulan penjara.
Padahal, catatannya karir kepolisian Bripka Anwar sendiri itu baru bisa purna bhakti sekitar 20 tahun lagi masa dinasnya.
Kapolres Sidrap AKBP Leonardo P Wahyudi menegaskan dalam amanahnya, sebelum menerima sanksi PTDH, yang bersangkutan telah melalui proses persidangan kode etik di Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Sidrap dan sidang pidana umum di PN Sidrap.
“Yang bersangkutan sudah sering diberikan pembinaan pribadi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya,” tegas kapolres.
Yang bersangkutan, dianggap melanggar kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup kemasyarakatan dan kepribadian.
Selain itu, pasal 13 PP nomor 2/2013 disanksikan, yakni aggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota polri.
Pemberhentian anggota polri itu sudah tertuang dalam Pasal 11 Huruf b juncto Pasal 21 Ayat (3) huruf e juncto pasal 22 Ayat (1) Huruf b Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Sedangkan berkaitan dengan etika kepribadian, anggota kepolisian wajib bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis, serta menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.
Lebih lanjut kapolres menegaskan, personel polri yang tidak patuh pada sumpah polri dalam mengayomi masyarakat itu sudah bisa dikenakan kode etik.
“Oleh sebab itu, tindakan penipuan yang dilakukan polisi dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap etika kemasyarakatan dan kepribadian,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut AKBP Leonardo, upacara PTDH ini merupakan salah satu wujud dan realisasi komitmen pimpinan polri dalam memberikan sanksi hukuman yang tegas bagi anggota yang melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik kepolisian.
“Kita berharap agar seluruh personel Polres Sidrap dan polsek jajaran menjadi pribadi yang baik, agar tidak ada upacara PTDH seperti ini di lain waktu,” tandasnya. (ady/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.