Connect with us

Kriminal

Empat Personel Polda Bakal Dilapor ke Propam Polri

-

MAKASSAR, BKM — Kasus kekerasan terhadap jurnalis di Kota Makassar saat meliput aksi penolakan revisi Undang-undang KPK dan RKUHP, masih terus berlanjut. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) bahkan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) buat empat terduga pelaku yang merupakan anggota kepolisian.
Tim kuasa hukum korban dari LBH Pers Makassar diwakili Firmansyah, mengatakan, titik terang penanganan kasus kekerasan jurnalis perlahan mulai terang. Walau penanganannya sangat lambat, namun terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.
”Empat oknum polisi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya, penanganan kasus kekerasan jurnalis yang dialami Darwin Fatir dan dua rekannya semakin terang,” ungkap Firmansyah, Selasa (3/11).
Adapun surat dari Ditreskrimum Polda Sulsel yang telah diterima kliennya, pertama, surat bernomor B/500 A.3/XI/RES.1.6./2019/Ditreskrimum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 25 November 2019.
Kemudian ada juga surat kedua nomor A3/139/XI/1.6/2019/Ditreskrimum, perihal : Surat Dimulainya Penyidikan (SPDP), tertanggal 26 November 2019. Surat ditandatangani Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Kombes Pol Andi Indra Jaya.
Dalam surat tersebut disebutkan, pada hari Senin, 25 November 2019, telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 170 dan pasal 351 KUHPidana. Ada empat terduga terlapor anggota Polri masing-masing berinisial MJ, IS, AW dan PGAP.
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Charlie ini pun mengaku tidak puas terhadap kinerja di kepolisian yang terkesan ingin melindungi anggotanya. Gambaran dapat terlihat dari kasus yang terbilang lambat ditanganinya.
Olehnya itu, timnya berencana melaporkan kasus tersebut ke Propam Polri. Itu lantaran penanganan ini dinilai kurang profesional. Kesannya lebih mementingkan perlindungan anggotanya dalam pengakan hukum.
”Ini kasusnya sudah cukup lambat sekali. Walaupun sudah ada titik terang, kami tetap akan melaporkan ke Propam. Dan kami berharap ke depan proses ini tetap jalan sesuai aturan hukum yang berlaku dan ditegakkan tanpa pandang bulu. LBH Pers bersama organisasi profesi jurnalis akan mengawal kasus ini hingga selesai,” tegasnya. (arf)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini