Connect with us

Kriminal

Tim Kejaksaan Jemput DPO Korupsi Kemenag Sulsel

-

BKM/QADRY TERPIDANA KORUPSI -- Tim kejaksaan yang terdiri dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar setelah menjemput Ahmad Rusyidi, DPO terpidana korupsi dana block grant Kemenag Sulsel, Rabu siang (4/11).

MAKASSAR, BKM — Ahmad Rusyidi terpidana kasus dugaan tindak pidana korupsi dana block grant Kementerian Agama (Kemenag) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dijempuit tim kejaksaan, Rabu siang (4/11).
Terpidana hanya bisa pasrah ketika tim kejaksaan menjemputnya di kawasan Jalan Masjid Al Markaz Al Islami. Ahmad Rusyidi merupakan terpidana yang sempat bebas berkeliaran dan masuk dalam jaringan Daftar Pencarian Orang (DPO). Dia pernah menduduki posisi atau jabatan pada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kakanwil Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar).
Tim kejaksaan yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menjemput DPO tersebut di rumah pribadinya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Idil, mengatakan, pelaksanaan penangkapan yang dilakukan kejaksaan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).
Putusannya enam tahun. Dalam kasus itu, Ahmad Rusyidi sebagai Kabag Perencanaan Kanwil Kemenag Sulsel. ”Terpidana ini buron sudah tiga tahun dan berhasil kami tangkap pada hari ini (kemarin). Sudah ada putusan dari MA. Putusannya penjara enam tahun dengan kerugian negara Rp1 miliar,” jelas Idil.
Dalam kasus dugaan korupsi dana block grant di Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan mendudukkan enam orang sebagai terdakwa. Mereka antara lain mantan Kepala Bidang PAI Kemenag Sulsel, Rapi Anci selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT Milenia Perkasa, Tjipluk Sri Rejeki sebagai rekanan dalam proyek pengadaan alat multimedia dan laboratorium untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah di 24 kabupaten/kota.
Kemudian, terdakwa lainnya ialah bos CV Bila Utara, Salim Rasyad yang juga sebagai rekanan proyek serta Ahmad Rusyidi selaku mantan Kasubag Perencanaan Kemenag Sulsel.
Terpida Ahmad Rusyidi diduga menerima uang Rp300 juta dari Tjipluk sebagai imbalan atas perannya sebagai penghubung antara rekanan dengan pihak madrasah penerima bantuan.
Dalam perkara ini diketahui pada tahun 2007 Kementerian Agama Sulsel mendapatkan dana bantuan peningkatan mutu pendidikan senilai Rp5 miliar. Namun pengadaan barang dan jasa untuk madrasah diduga melanggar prosedur yang berlaku.
Beberapa di antaranya harga barang kemahalan senilai Rp600 juta dan pajak ganda Rp300 juta. Pelanggaran tersebut sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Akibat perbuatan itu, para terdakwa merugikan negara senilai Rp1 miliar lebih. Tiga terdakwa melanggar Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor dan subsidair pasal 3 UU Tipikor. Sedangkan terdakwa Ahmad Rusyidi didakwa melanggar pasal gratifikasi. (arf)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini