Headline

Massa Dua Paslon Geruduk KPU, Cawabup Orasi


Sebut Ada Kejanggalan Dokumen Pemberhentian Aska Mappe

BARRU, BKM — Pilkada Barru mulai memanas. Sekelompok pengunjuk rasa menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Mereka menggelar aksi demo di depan kantor penyelenggara pemilu ini, Selasa (10/11). Massa merupakan pendukung dari dua paslon, yakni Malkan-Andi Salahuddin (Macora) dan Mudassir Hasri Gani-Aksa Kasim (Macca).
Dalam pernyataan sikapnya, mereka memprotes langkah KPÙ terkait penetapan Aska Mappe sebagai calon wakil bupati (cawabup) yang dinilai bermasalah dokumen pemberhentiannya sebagai anggota polri. Massa dari dua paslon ini sempat membakar ban di depan kantor KPU, yang dikawal ketat aparat Polres Barru.
Cawabup Macca, Aksa Kasim berorasi dalam aksi ini. Demikian pula Ketua DPC Gerindra Barru Andi Muhammad Amin juga berbicara. Ia dengan tegas menyatakan protes terhadap langkah yang ditempuh KPU.
Dalam orasi yang disampaikan Aksa, ia membeberkan keganjalan surat pemberhentian Aska Mappe. Aska merupakan cawabup yang berpasangan dengan calon bupati petahana H Suardi Saleh.
Aksa menerangkan, Aska Mappe dua kali mengajukan permohonan ke polda. Masing-masing 15 September 2020, menggunakan alamat Barru dengan tujuan sebagai bakal calon wakil bupati.
Kemudian 16 September 2020, menggunakan alamat Makassar, dengan tujuan konsentrasi mengelola usaha tambak. Lalu pada 22 September 2020, kapolda Sulsel menerbitkan surat pemberhentiannya.
Selanjutnya, pada 28 September 2020, kapolri baru menandatangani surat persetujuan pemberhentian tersebut. Sehingga lebih dulu diberhentikan daripada disetujui untuk pensiun.
Keputusan Kapolda tentang pemberian pensiun kepada Aska berlaku sejak 2019 dengan nomor: SK. Kep/926/IX/2019. Sehingga ia satu tahun menerima pensiun baru berhenti menjadi polisi aktif.
“Itulah sebabnya, melalui tempat ini, saya ingin sampaikan kepada kapolri dan kapolda Sulsel, melalui kapolres Barru, bahwa Aska Mappe melakukan pembodohan terhadap publik, memberikan keterangan palsu kepada eks institusinya, dan melakukan pemalsuan dokumen,” beber Aksa Kasim.
Di tempat ini juga, Aksa berteriak dengan suara lantang. Ia mengingatkan KPU bahwa Aska Mappe tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil bupati. Sehingga persyaratan pencalonannya TMS (tidak memenuhi syarat).
“Kapolri dan kapolda harus mengetahui bahwa Aska Mappe wajib diadili dan hukum, karena memenuhi unsur melakukan tindak pidana, yakni memberikan keterangan palsu dan melakukan pemalsuan dokumen,” terangnya.
Selain itu, lanjut Aksa, adanya keputusan KPU yang menyatakan memenuhi syarat (MS) dokumen salah satu calon wakil bupati dibuat melalui daring adalah tidak sah. Karena keputusan resmi harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani.
Sebelumnya, pada 5 November 2020, KPU Barru telah mengumumkan SK pemberhentian Aska Mappe yang ditandatangani kapolda Sulsel, untuk selanjutnya disampaikan di laman KPU. Setelah itu ditarik dan diganti dengan SK persetujuan kapolri, yang bukan merupakan syarat calon. Hal ini harus dijelaskan alasan pergantiannya.
Aksa yang merupakan cawabup pasangan Mudassir Hasri Gani, menilai salah jika KPU dalam menetapkan Aska untuk memenuhi syarat (MS) dengan turunnya rekomendasi dari kapolri. Apalagi tidak dilakukan pleno secara kolegial. KPU hanya melakukan kesepakatan secara daring.
“Kami menunggu langkah dari KPU untuk melakukan penetapan ulang. Apakah Aska dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau memenuhi syarat (MS). Jika ini tidak dilakukan pihak KPU, maka aksi akan berlanjut kembali hingga pihak KPU mengeluarkan pernyataan secara resmi,” tegasnya.
Dihubungi terpisah, KPU Barru melalui Komisioner Divisi Hukum Natsir Azikin menyatakan, pihaknya menghargai aksi yang dilakukan para pendukung paslon yang mengajukan protes sehubungan dengan status salah satu cawabup.
Hanya saja, Natsir menilai apa yang sudah diputuskan KPU tidak akan bergeser. Sebab keputusan yang diambil sudah sesuai regulasi PKPU.
“Meski begitu, proses verifikasi ulang bisa saja dilakukan sepanjang ada rekomendasi dari Bawaslu yang meminta secara resmi kepada KPU untuk melakukan proses selanjutnya. Tentu KPU sebagai penyelenggara akan menjalankan regulasi yang ada,” kata Natsir.
Natsir juga menjelaskan, bukan wewenang pihak KPU untuk mengkaji tentang siapa yang berwenang menerbitkan surat persetujuan pemberhentian Aska Mappe.
“Secara teknis masalah ini merupakan urusan internal polri. Apalagi dalam PKPU tidak dicantumkan secara tertulis bahwa pihak yang harus bertanda tangan apakah kapolda atau kapolri,” jelasnya .
Cawabup Aska Mappe yang dihubungi, menolak menanggapi demo yang digelar paslon lain di KPU. “Lebih baik wawancara dengan ketua tim pemenangan, karena saya takut salah dalam mengomentari masalah ini,” kelitnya. (udi/b)

Komentar Anda





Comments
To Top
.