Connect with us

Headline

Dua Bulan Honor Satgas Covid tak Dibayar

Dewan Beri Batas Waktu ke Pemkot Hingga Desember

-

MAKASSAR, BKM — Miris. Satu kata untuk menyebut nasib yang kini dialami Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Makassar. Sudah dua bulan honor mereka tak dibayarkan oleh pemerintah kota (pemkot), yakni Agustus dan September.
Salah seorang personel satgas, menyebut honor yang mesti diterimanya sebesar Rp75 ribu. Bila dikalkulasi, dalam satu bulan petugas satgas mendapatkan honor sebesar Rp2,25 juta. ”Untuk bulan Agustus dan September belum kami terima,” ucapnya, yang meminta namanya ditulis.
Masalah lain yang dihadapi, honor yang diberikan terus mengalami penurunan sejak Juli lalu. Petugas hanya mendapatkan honor Rp30 ribu per hari, atau Rp900 ribu per bulan.
“Kita harap, honor yang telat itu bisa segera dibayarkan. Apalagi pandemi, uang itu sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” ujarnya dengan nada lemah.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir langsung merespons hal itu. Politisi Partai Golkar ini mendesak agar pemkot segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya berharap Pemkot Makassar segera membayar honor petugas satgas. Karena bagaimanapun juga asupan gizi untuk mereka sangat penting. Siapa yang akan melayani masyarakat kalau gizi para petugas tidak bagus,” cetusnya di gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (11/11).
Wahab lalu memberikan batas waktu hingga 13 Desember kepada pemkot, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyelesaikannya. “Pemkot harus segera menyelesaikan tunggakan honor petugas satgas. Karena persoalan penanganan covid ini harus tetap menjadi konsen kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengatakan, ada beberapa tahapan yang perlu dilewati sebelum honor tersebut dibayarkan. Namun, dirinya menjamin bahwa semua petugas yang mendapat SK tugas akan memperoleh haknya.
“Semua diproses di BPKAD. Tapi saya akan cek ulang. Proses pencairan saat ini mesti hati-hati. Sebab, butuh akuntabilitas yang tinggi karena harus sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi salah bayar,” ujarnya. (ita)

Laman: 1 2

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini