Headline

Unibos dan DPRD Sulsel Terapkan 3M


Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Dr Abdul Haris

MAKASSAR, BKM — Pandemi covid-19 telah berimbas kepada berbagai aktivitas. Tak terkecuali dunia pendidikan dan perkantoran.
Akibat pandemi yang terjadi, aktifitas belajar mengajar, baik di sekolah maupun di kampus-kampus tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Walaupun ada agenda yang mengharuskan pertemuan langsung, diatur secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan.
Kondisi itu juga dirasakan seluruh civitas akademika Universitas Bosowa (Unibos) Makassar. Seperti disampaikan Wakil Rektor III Unibos Dr Abdul Haris,SH,MH dalam talkshow Harian Berita Kota Makassar, Rabu (11/11) yang dipandu Muh Arsan Fitri
“Proses belajar mengajar diatur pemerintah. Sampai saat ini masih menggunakan sistem daring. Walaupun sudah banyak desakan dari berbagai pihak untuk tatap muka, tapi selama kebijakan belum dicabut, kami tetap mengikuti aturan,” jelasnya.
Untuk kegiatan lain, lanjut dia, pihaknya mengombinasikan antara offline dan daring. Seperti mahasiswa yang akan seminar dan lainnya. Itupun dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Jika ingin masuk kampus Unibos, kata dia, ada pemeriksaan yang dilakukan sekuriti kampus. Siapapun yang tidak menggunakan masker, termasuk pejabat, tidak diperbolehkan masuk ke kampus.
Unibos juga menyiapkan tempat cuci tangan di beberapa lokasi. Jadi sebelum masuk ruangan, harus cuci tangan dulu. Selain itu, pihak yayasan juga membekali para dosen dan pegawai dengan hand sanitizer yang bisa dibawa dan digunakan kapan saja.
Abdul Haris menyadari betul pentingnya penerapan protokol kesehatan, khususnya 3M untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sehingga aktifitas memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak merupakan hal wajib yang harus diterapkan di lingkungan kampus.
Dan tak lupa menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan sehat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
“Penerapan 3M betul-betul sangat besar pengaruhnya. Virus corona bisa kita hindari ketika rajin cuci tangan, senantiasa jaga hubungan, jaga jarak dengan orang lain. Sehingga tidak ada jalan lain, standar 3M harus didisplinkan,” terangnya.
Selain itu, ada kebijakan yang spesial dilaksanakan di kampus Unibos, yakni mengagendakan rapid tes dan swab bagi manajemen dan dosen di kampus tersebut untuk mengetahui kondisi mereka.
Unibos sebagai kampus yang memiliki fungsi Tri Dharma Pergururan Tinggi, sehingga lewat program KKN pihaknya ikut secara massif mensosialisasikan pencegahan covid-19.
“Kami sekarang terjunkan 600 lebih mahasiswa KKN. Programnya percepatan penanganan covid, bagi-bagi masker, hand sanitizer, dan desinfektan. Kita berbagi tugas untuk itu,” jelasnya.
Khusus selama pandemi covid-19 ini, mahasiswa KKN tidak diterjunkan ke daerah, namun hanya fokus di Makassar. Hal itu dilakukan untuk menghindari persepsi bahwa Makassar merupakan daerah episentrum.

Sekretariat DPRD Sulsel

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan sejak lama telah mengeluarkan surat edaran terkait pencegahan penularan covid-19. Mereka yang tidak mengenakan masker tidak diperbolehkan orang masuk ke gedung wakil rakyat ini.
“Penerapan protokol kesehatan prinsipnya sudah lama kami keluarkan surat edaran. Karena ini area publik, maka tamu yang datang hendaknya diseleksi dengan baik. Untuk itu semua harus mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker. Kami juga memfasilitasi cuci tangan hingga hand sanitizer,” ujar Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir di ruang kerjanya, Rabu (11/11).

M Jabir


Selain itu, posisi kursi dalam ruangan juga telah lama diatur agar tidak berdekatan. “Kami juga kasih jarak masing-masing kursi. Termasuk dalam rapat kita lakukan clash meeting. Kami juga melakukan tindakan preventif. Sudah tiga kali melakukan rapid tes. Jika ada yang reaktif, kita isolasi. Bahkan diarahkan untuk dilakukan tes swab,” jelas Jabir.
Tidak hanya anggota dewan dan pengawai sekretariat, namun sebelumnya surat edaran juga berlaku untuk petugas Satpol PP. Tak terkecuali penjual atau pengantar makanan yang ada di kantin. “Pernah ada penjual yang reaktif sehingga kantin kita tutup selama 14 hari. Kami selaku sekwan sudah berulang kali mengikuti swab, karena sering berhubungan dengan pimpinan dan anggota dewan. Termasuk pejabat yang ada di pemprov,” ujarnya.
Selain itu, mereka yang hendak melaksanakan PKL dan ditugasi ke DPRD, juga harus mengantongi surat keterangan rapid. Setelah itu baru boleh masuk ke gedung wakil rakyat. ”Kami juga melakukan penyemprotan sekali hingga dua kaki seminggu,” tambahnya. (rhm-rif)

Komentar Anda





Comments
To Top
.