Gojentakmapan

92 Ribu Petani Difasilitasi Kartu Tani


IST SOSIALISASI -- Suasana sosialisasi penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tombolopao dan Tinggimoncong.

GOWA, BKM — Sebanyak 92 ribu orang petani di Kabupaten Gowa yang tersebar di 18 kecamatan akan difasilitasi kartu tani. Mereka merupakan petani yang telah terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
”Secara keseluruhan kartu tani untuk Kabupaten Gowa yang telah tercetak sebanyak 92.000 keping berdasarkan NIK (nomor induk kependudukan). Namun untuk sementara, baru 23.000 yang ada di Gowa. Selebihnya kita tinggal menunggu kiriman dari pusat,” kata Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pupuk dan Pestisida, Ichsan, usai sosialisasi penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Tombolopao dan Tinggimoncong, Sabtu (14/11).
Dijelaskan Ichsan, kartu tani pupuk bersubsidi yang akan didapatkan petani pemanfaatannya diperuntukkan di tahun 2021 mendatang. Tahun ini difokuskan untuk pendataan dan pendistribusiannya.
”Jadi kartu tani ini mulai berlaku tahun depan. Dimana, setiap petani yang mendapatkan kartu akan mendapatkan kuota berdasarkan jatah yang telah ditetapkan. Kemudian petani yang akan membeli pupuk subsidi tinggal membawa kartu tani datang ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk,” kata Ichsan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Sugeng Priyanto, mengatakan, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun ini, petani harus terdaftar dalam data sistem e-RDKK. Mereka nantinya akan terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi melalui kartu tani yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan).
”Pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi petani yang masuk dalam kelompok tani dan telah diakses melalui RDKK. Dimana petani yang bisa diakses dalam RDKK adalah petani yang betul-betul berprofesi sebagai petani yang memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar,” papar Sugeng.
Sementara itu, saat membuka kegiatan sosialisasi ini Pj Sekretaris Kabupaten Gowa Kamsinah mengatakan sangat setuju dengan sistem ini. Menurutnya sistem e-RDKK dirasa tepat untuk mengevaluasi distribusi pupuk bersubsidi yang didistribusikan kepada petani.
”Sistem ini sangat baik. Karena memang betul-betul hanya petani tulen yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Sekaligus sistem ini dapat meminimalisir penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” kilah Kamsinah.
Birokrat perempuan yang dikenal tegas ini juga mengatakan, kelangkaan pupuk yang terjadi saat ini sebenarnya bukan karena kekurangan pupuk tapi hanya teknik pemakaian pupuk yang kurang tepat atau tidak sesuai aturan.
”Petani kita itu masih menggunakan teknik pemakaian pupuk cara lama, kalau dulu pemakaian pupuk untuk satu hektare lahan menggunakan pupuk sebanyak 8 zak. Sekarang untuk lahan satu hektare cukup 6 zak. Sehingga para petani kita merasa kurang karena pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan,” tandas Kamsinah. (sar)

Komentar Anda





Comments
To Top
.