Connect with us

Headline

Kajari Harusnya Berani Menola

ACC Soal Hibah Pemkot Rp33 Miliar untuk Renovasi Kantor Kejari

-

MAKASSAR, BKM — Gedung baru kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar bakal menjadi kado spesial bagi pegawai di tahun baru 2021. Rencananya, kantor yang berlokasi di Jalan Amanagappa itu segera direnovasi. Menjadi lebih megah, luas dan elite.
Agar pelayanan dapat terus berjalan, pegawai kejaksaan segera dipindahkan untuk menghuni tempat baru yang dijadikan kantor sementara, sembari menunggu pengerjaan renovasi gedungnya rampung.
Sejauh ini, negosiasi peminjaman gedung sementara masih berlangsung. Koordinasi sangat intens dilakukan. Itu dilakukan agar mendapat kepastian, sehingga pegawai di Kejari Makassar bisa segera dipindahkan ke gedung baru.
“Untuk kantor sementara akan kami umumkan setelah ada kepastian berkantor di sana. Tolong sabar ya. Kalau untuk kantor baru yang akan dibangun tetap di lokasi yang sekarang,” ujar Kepala Kejari Makassar Andi Sundari, Senin (23/11).
Kepala Bagian Pembinaan (Kasubagbin) Kejari Makassar Andi Arli Muchtar, mengatakan gedung sementara yang akan digunakan pegawai kejaksaan berkantor berada di kawasan Jalan Hertasning Raya. Tidak jauh dari eks kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar.
“Tapi itu belum pasti yah. Karena sekarang masih dilakukan negosiasi. Belum pasti apakah gedungnya bisa dipinjamkan atau tidak. Kalau dipinjamkan, dihuni sekitar sepuluh bulan. Lokasinya dekat dari kantor Disdik Makassar,” ucap Andi Arli Muchtar, kemarin.
Dana hibah renovasi gedung kantor Kejari Makassar, lanjut Arli Muchtar, bersumber dari APBD Pemkot Makassar. Nilainya sebesar Rp33 miliar. Sementara dana hibah diberikan oleh pemerintah kota setelah adanya usulan dari kejari di 2019 lalu.
“Besaran anggarannya sekitar Rp33 miliar. Karena ini dana hibah dari pemerintah kota, jadi murni dari APBD. Kami ini hanya terima barangji. Kalau ada hal-hal lain, urusannya mereka (pemerintah kota). Kami tidak masuk teknisnya,” tambahnya.
Ditanya mengenai dasar hukum pemberian dana hibah dari pemerintah kota ke kejaksaan, Arli Muchtar tidak ingin berspekulasi. Lagi-lagi dia menyebut hanya menerima apa yang diberikan oleh pemberi dana hibah.
“Kalau mengenai dasar hukum atau regulasinya, itu bukan ranah saya untuk berbicara. Intinya kami menerima saja ini. Karena kami menerima bantuan, makanya kami terima saja. Anggarannya bersumber dari mana, kami tidak tahu,” akunya.
Menyikapi hal itu, pegiat anti korupsi dari Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Hamka Anwar, menyoroti sikap dari Pemerintah Kota Makassar dengan memberikan dana hibah untuk renovasi gedung kantor Kejari Makassar. Hal itu tentu menuai pertanyaan.
“Kami ACC Sulawesi mempertanyakan apa kepentingan Pemkot Makassar memberikan anggaran hibah ke lembaga vertikal yang secara politik anggarannya masuk di APBN,” cetusnya.
Yang turut disesalkan, lanjut Hamka, Kejari Makassar tidak menolak dan justru menerimanya. Dia pun berharap Kejari Makassar berani menolak dana hibah agar tidak munculkan dugaan publik adanya konflik kepentingan.
“Kami berharap kejari berani menolak anggaran tersebut, sehingga tidak memunculkan dugaan publik adanya konflik kepentingan. Kalaupun diterima, lelang proyeknya juga harus transparan,” tandasnya.
Hal senada dilontarkan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswandi Andi Mas. Kata dia, dana hibah renovasi gedung kantor Kejari Makassar yang dialokasikan oleh pemkot akan berdampak buruk. Sangat berpotensi terjadinya konflik kepentingan di dalamnya.
Penegakan hukum, khususnya kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah pemerintah kota berpotensi melemah. Kerja profesional Kejari Makassar bisa-bisa terpengaruh.
“Itu berpotensi terjadi konflik kepentingan. Bisa saja memengaruhi profesionalisme Kajari Makassar dalam melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tipikor yang ada kaitannya dengan Pemkot Makassar,” terangnya.
Lagi pula, tambah Haswandi, sebenarnya masih banyak program yang lebih prioritas dianggarkan oleh Pemkot Makassar. Program yang langsung berdampak pada pemenuhan hak-hak warganya.
“Sebenarnya masih banyak program yang lebih prioritas dianggarkan oleh Pemkot Makassar. Program yang benar-benar langsung berdampak baik pada pemenuhan hak-hak warganya,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setda Makassar Fuad Azis, mengatakan pembangunan kantor kejari ini merupakan tindak lanjut dari proposal yang diusulkan tahun 2019 lalu. ”Karena baru terealisasi di tahun 2020 ini, sehingga baru mau dikerjakan,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun, angka yang disebutkan Fuad Azis jauh berbeda, yakni Rp10 miliar. Pengadaannya masuk dalam pos anggaran tahun 2020 Pemkot Makassar. (arf-rhm)

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini