Connect with us

Headline

Kopel Sebut Mutasi Pejabat Jadi ‘Prestasi’ Kerja Pemprov

Anggota DPRD Sulsel Memuji

-

MAKASSAR, BKM– Program pembangunan yang masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak semua berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya. Yang menonjol ‘prestasinya’ hanyalah mutasi pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pergantian penjabat (pj) wali kota Makassar.
Hal itu ditegaskan Herman, peneliti senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan Kopel, belakangan publik banyak menyoroti mengenai pergantian pj wali kota Makassar serta mutasi pejabat yang dilakukan Pemprov Sulsel.
“Kalau mengenai program atau capaian kerja Pemerintah Provinsi Sulsel, kami melihat tidak ada yang nyata. Semua masih semula. Justru, yang getol dibicarakan atau disorot publik adalah mengenai pergantian mutasi pejabat. Termasuk pergantian pj wali kota,” ungkap Herman kepada BKM, Senin (21/12).
Selain mutasi pejabat, kata Herman, publik juga banyak menyoroti mengenai rencana pembangunan gedung perkantoran, yakni Twin Tower Makassar yang berlokasi di kawasan Centerpoint of Indonesia (CoI). Terlebih rencana membangun gedung Twin Tower Makassar tidak masuk ke dalam RPJMD.
“Harusnya kan program yang masuk dalam RPJMD itu dulu yang diprioritaskan. Kenapa rencana di luar dari RPJMD yang semangat sekali ingin diselesaikan. Itu sorotan publik,” tambahnya.
Dia pun berpesan kepada pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah untuk memprioritaskan dan menyelesaikan RPJMD. Yang semestinya sudah ada yang nampak dan dapat dirasakan masyarakat sekarang ini.
“Yang masuk dalam RPJMD harus diprioritaskan. Bukan rencana program yang tiba-tiba datangnya tanpa ada persetujuan lagi dari dewan,” tandasnya.

Laman: 1 2 3

Share

Komentar Anda


Populer Minggu ini