Connect with us

Headline

Golkar Harus Siapkan Cagub

Pengamat: Idealnya TP Muncul Sebagai ‘Komandan Baru’

-

IST RAPAT PLENO-Plt Ketua Golkar Maros Rahman Pina memimpin rapat pleno yang digelar di Villa Iluna, Desa Arra, Kecamatan Tompobulu, Minggu (27/12). RP didampingi Plt Sekretaris Anwar Abdullah serta anggota Fraksi Golkar DPRD Maros.

MAKASSSAR, BKM — Pemilihan gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan kemungkinan akan dihelat antara 2023 atau 2024 mendatang. Walau begitu, Partai Golkar di daerah ini mulai menatap kontestasi tersebut.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulsel Dr Taufan Pawe (TP) bahkan telah menunjuk beberapa orang pengurus sebagai pelaksana tugas (plt). Mereka diserahi tugas untuk menggelar musyawarah daerah (musda) Golkar di kabupaten/kota pada Januari hingga April tahun depan.
Penunjukan plt tentu menuai pro dan kontra. Ada yang menyebut kubu TP melakukan aksi bersih-bersih. Namun tidak sedikit yang menilai penunjukan tersebut sekadar penyegaran untuk menggairahkan kader usai pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember lalu. Pada intinya, Golkar ingin kadernya menang di pemilihan presiden (pilpres) maupun di pilgub Sulsel.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr Luhur A Prianto, menegaskan bahwa sebaiknya keputusan “bersih-bersih” ditransformasi menjadi ajang rekonsolidasi DPD I dan DPD II pascamusda. Visi pembaharuan mesti berjalan dengan cara-cara yang bijaksana.
”Menghilangkan otoritarianisme tidak harus dengan cara yang otoriter pula. Kegaduhan-kegaduhan hanya membuat Golkar akan tertinggal kompetitornya, partai baru yang semakin solid dan terkonsolidasi,” ujarnya, kemarin.
Menurut Luhur, boleh saja menunjuk plt ketua untuk kepengurusan yang selesai periode jabatannya atau mengganti plt yang gagal melaksanakan musda. ”Yang penting, tujuannya untuk membuat kompetisi di arena musda lebih fair dan demokratis,” jelasnya.
Untuk itu, idealnya TP muncul sebagai “komandan baru” yang bijaksana. Kebijaksanaan itu diwujudkan dalam bentuk kemampuan rekonsiliasi dengan kekuatan-kekuatan lama yang masih potensial. “TP memang perlu mengatur pondasi kepemimpinan baru yang kokoh, untuk kesuksesan kepengurusannya. Apalagi kalau TP punya cita-cita running di pilgub 2023. Posisinya juga mesti jelas, mau cagub atau cawagub saja. Untuk urusan ini, TP tidak sendiri. Banyak kepala daerah dari Golkar yang potensial untuk kontestasi pilgub. Secara tradisi, Golkar selalu menyiapkan cagub yang di kontestasi pilgub Sulsel. Bukan kelas wagub kalau Golkar di Sulsel,” tandasnya.
Soal kekalahan dan kemenangan di pilkada serentak, kata Luhur, tentu tidak fair kalau jadi alasan utama mengganti atau mempertahankan kepemimpinan. Apalagi di Golkar, kewenangan DPD II juga sangat terbatas dalam proses rekrutmen dan kandidasi calon kepala daerah.
“Jangan hanya kemenangan yang diakui sebagai prestasi pimpinan baru, sementara kalau kekalahan dibebankan pada pimpinan sebelumnya. Semua kembali pada dinamika internal partai,” pungkasnya.

Bukan Karma Politik

Juru bicara DPD I Golkar Sulsel dr Salwa Mochtar, menanggapi riak-riak yang mempermasalahkan adanya penunjukan plt di beberapa daerah kabupaten yang dilakukan oleh Taufan Pawe. Kata dia, pengangkatan plt adalah murni kebutuhan organisasi, dikarenakan masa jabatan seluruh ketua DPD II sudah berakhir. Jadi, pergantian tersebut bukan sebagai ajang bersih-bersih ataupun karma politik pascapilkada.
“Ini murni kebutuhan organisasi. Karena kita tahu masa jabatan ketua DPD II sudah berakhir. Oleh karena itu ketua DPD I menunjuk plt agar roda organisasi tetap bergerak sesuai dengan aturan yang ada,” kata dr Salwa.
Wakil Ketua Bidang Perempuan Golkar Sulsel eks officio ketua KPPG Sulsel ini menjelaskan, plt yang telah ditunjuk ditugaskan untuk segera melakukan konsolidasi partai, serta menyelenggarakan musda, sehingga lahir ketua DPD II yang dapat membesarkan Golkar.
“Siapa saja dapat mencalonkan diri pada saat musda. Termasuk ketua yang telah habis masa jabatannya, selama sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Golkar terbuka untuk semua kadernya,” ucapnya.
Bagi kader yang tidak menerima keputusan Partai Golkar, dia menyarankan untuk menempuh mekanisme organisasi. “Jika pun ada kader yang merasa kurang menerima putusan DPD 1 terkait plt, silahkan tempuh mekanisme organisasi,” pinta dr Salwa.
Partai Golkar di era TP membawa paradigma baru, yaitu Golkar partai cerdas dan modern. Wali Kota Parepare dua periode itu menegaskan jika kader adalah subjek, mereka menyandang hak dan kewajiban.
“Apabila kader tersebut sudah menjalankan kewajibannya, sudah berkeringat dan basah tangannya, maka kita harus memberikan haknya sebagai seorang kader. Termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam musda nanti,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, TP telah menunjuk beberapa plt ketua DPD II Golkar. Di antaranya Andi Ina Kartika Sari di Barru, Rahman Pina di Maros, Iskandar Zulkarnain Latif di Sinjai, Meyrza Farid Arman di Bantaeng, dan Ambas Syam di Gowa.
Selanjutnya Nirwan Arifuddin di Bulukumba, Asmara A Harifuddin Cawidu di Enrekang dan Marthen Rantetondok di Toraja Utara.
Di Kabupaten Maros, DPD II Golkar bergerak cepat. Rahman Pina yang ditunjuk sebagai plt ketua langsung membentuk panitia musda. Itu diputuskan dalam rapat pleno yang digelar di Villa Iluna, Desa Arra, Kecamatan Tompobulu, Maros, Minggu (27/12).
Rapat pleno yang dihadiri hampir semua pengurus, dipimpin langsung Plt Ketua Golkar Maros Rahman Pina dan Plt sekretaris Anwar Abdullah serta anggota Fraksi Golkar DPRD Maros. Dalam rapat pleno disepakati Wakil Ketua Golkar Maros Amirullah Karim sebagai ketua panitia dan Danial Sattar sebagai ketua pengarah.
Dengan penetapan penyelenggara ini, maka Golkar Maros telah siap menghelat hajatan lima tahunan itu. Selanjutnya, ketua panitia dan pengarah akan mempersiapkan perangkat dan waktu untuk melaksanakan musda.
Juru bicara Partai Golkar Maros Mansyur Janong yang duhubungi usai pleno, mengatakan dengan terbentuknya panitia, maka pihaknya tinggal menunggu jadwal dari provinsi. Setelah itu panitia akan membuka pendaftaran.
“Tadi (kemarin) kita sudah rapat pleno yang dipimpin langsung Pak Rahman Pina. Setelah beliau memberikan arahan, pleno tadi menetapkan penyelenggara musda. Ini menandakan jika Golkar Maros telah siap menggelar musda dalam waktu dekat,” kata Mansyur.
Wakil Ketua Golkar Maros itu pun menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara untuk menentukan jadwal dan semua kelengkapan pelaksanaan musda. Menurut ketua Fraksi Golkar Maros itu, pelaksanaan musda makin cepat makin baik, sehingga kepengurusan defenitif bisa cepat terbentuk.
“Setelah ditetapkan ketua panitia dan SC, maka kita serahkan kepada mereka untuk menentukan waktu dan menyiapkan semua perangkat musda,” terang dia.
Mansyur pun mempersilakan kepada semua kandidat yang berkeinginan maju untuk berkomunikasi dengan pemilik suara. Ia berharap agar ketua Golkar yang terpilih nantinya bisa membawa partai beringin lebih berjaya di Maros.
Sebelumnya, sejumlah nama mencuat untuk memimpin Partai Golkar Maros. Di antaranya mantan Ketua Golkar Maros Andi Patarai Amir, cawabup Maros terpilih Hj Suhartina Bohari, mantan Kadis PU Maros Andi Ilham Tajerimin, cabup usungan Partai Golkar di pilkada Maros Andi Tajerimin, anggota DPRD Maros Taufiq Malik, dan Plt Golkar Maros Anwar Abdullah. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com


Populer Minggu ini