Kriminal

Haswandy: Bentuk Penghukuman yang Kejam


Terkait Lahirnya PP Kebiri

MAKASSAR, BKM — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, baru saja disahkan.
Penerbitan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang disebut juga PP Kebiri, bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak. PP tersebut ditandatangani langsung Presiden RI, Joko Widodo.
Walau PP Kebiri mengandung tujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pencegahan, namun tetap saja masih ada komentar minor. Terutama jika dilihat dari sudut pandang HAM.
Praktisi hukum dan HAM yang juga mantan Direktur LBH Makassar periode 2016-2020, Haswandy Andy Mas, menilai, dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman kebiri kimia adalah salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Karena menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun mental.
Hukuman ini tentunya ditentang dan dilarang berdasarkan Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 05 tahun 2008.
”Pembatasan hak asasi manusia seperti hukuman kebiri kimia hanya dapat dilakukan dengan syarat yang sangat ketat dan merupakan upaya terakhir jika semua upaya pencegahan. Misal hukuman pemenjaraan dan layanan rehabilitasi, telah dilakukan secara optimal namun tidak efektif mencegah terjadinya kejahatan tindakan kekerasan seksual terhadap anak,” katanya.
Seperti yang dikatakan Haswandy, PP Kebiri yang mengatur teknis tindakan kebiri kimia khusus bagi para terpidana yang melakukan tindak pidana berulang kekerasan seksual terhadap anak (residivis) atau korbannya lebih dari satu, sebenarnya adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
Oleh karena itu, publik harus menyadari dasar-dasar atau latarbelakang lahirnya kebijakan penghukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual adalah karena tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Sehingga dibutuhkan upaya yang ekstra optimal untuk menekan dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
”Sejauh ini belum ada data yang menunjukkan bahwa tindakan kebiri kimia (paling lama selama 2 tahun) akan dapat memperbaiki mental dan perilaku terpidana agar tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Ini tersirat dalam ketentuan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang mensyaratkan kebiri kimia tetap disertai rehabilitasi (medis, psikiatri dan sosial), pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dengan begitu, secara implisit terdapat kesan bahwa ketentuan hukum tersebut mengakui bahwa selama ini adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan rehabilitasi di rutan dan lapas serta proses reintegrasi sosial terhadap narapidana pasca menjalani hukuman pemenjaraan,” tambahnya.
Spekulasi pun muncul, agar tidak sampai adanya persoalan manajemen dan koordinasi di antara petugas layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Misalnya koordinasi intensif dan kesinambungan data assesment dan perkembangannya antara petugas lapas dan petugas PK-Bapas serta lembaga-lembaga terkait. Atau persoalan kuantitas petugas layanan rehabilitasi.
Makanya, proses rehabilitasi tidak efektif berjalan yang mengakibatkan adanya terpidana yang kembali mengulangi perbuatannya (kembali melakukan kekerasan seksual saat keluar dari penjara). Mengingat persoalan kelebihan jumlah tahanan dan narapidana (overcroading) dibandingkan jumlah petugas lapas dan rutan, yang hingga saat ini belum teratasi.
”Sejauh ini pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM belum pernah melakukan evaluasi mendalam dan kajian secara komprehensif mengenai sejauhmana kualitas dan kuanititas (mencakup managemen pengelolaan data dan koordinasi antar petugas layanan agar pelaksanaan Rehabilitasi (kesehatan medis, kejiawan/mental dan sosial) yang dijalankan di rutan dan lapas serta proses reintegrasi sosial bagi Terpidana dapat berjalan efektif,” lanjutnya.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan sebenarnya saat ini bukan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku. Tetapi terlebih dahulu melakukan evaluasi secara mendalam dan konfrensif terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
Selama ini, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan rehabilitasi dan reintegrasi termasuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sekitar yang membuat terpidana benar-benar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan anak-anak Indonesia benar-benar aman dari ancaman kekerasan seksual.
”Dengan kata lain, hukuman tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual hanya dapat diterapkan ketika upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi terpidana telah berjalan secara optimal dan komprehensif, namun tetap tidak efektif menurunkan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak,” tutupnya. (arf)

Komentar Anda





Comments
To Top
.