Metro

Komisioner KPU Kota Palopo Raih Doktor di UNM


MAKASSAR, BKM — Banyaknya keluhan masyarakat di media terhadap pelayanan di RSUD  Sawerigading Kota Palopo merupakan penanda masih rendahnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan berhubungan langsung dengan kompetensi profesi aparatur birokrasi pada tingkat pelaksana atau street level bureucrat.

Fenomena itu mendasari Ahmad Adiwijaya menulis disertasi berjudul Akuntabilitas Pelayanan Publik  di RSUD Sawerigading Kota Palopo. Ia mempertahankannya di depan dewan penguji sidang ujian promosi doktor PPs UNM via virtual zoom pada Selasa (12/1).

Sidang dipimpin Prof Dr Baso Jabu,MHum, dengan anggota Prof Dr Haedar Akib,MS, Prof Dr  Jasruddin,MS, Prof Dr Anshari,MHum, Prof Dr Rifdan,MS., Dr Aslindah,MSi, dan Prof Dr Imran Ismail,MSi.

Ahmad Adiwijaya yang juga komisioner KPU Kota Palopo menegaskan, salah satu faktor penentu  yang dapat meningkatkan pelayanan publik adalah memastikan tenaga kesehatan melayani pasien secara akuntabel. Riset dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi swasta di Kota Palopo ini, menemukan lima model hubungan akuntabilitas, yaitu profesional, politik, sosial, legal, dan administratif.

Model hubungan akuntabilitas profesional ditunjukkan oleh staf medis melakukan tindakan sesuai  dengan standar profesi atau aturan yang berlaku. Komite mutu dan keselamatan berperan penting  dalam menjalankan profesionalisme pelayanan kepada pasien.

Model hubungan akuntabilitas politik dengan melibatkan pihak RSUD dalam forum DPRD. Setiap saat  pihak RSUD menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD Kota Palopo terutama jika ada aduan pasien atau masyarakat.

Model hubungan akuntabilitas sosial dilakukan dengan menjalin kemitraan pihak RSUD dan masyarakat pengguna layanan kesehatan. Pihak direksi, tenaga kesehatan, dan pasien akan berdiskusi jika ada masalah sehingga semua aduan ditangani oleh petugas dan humas RSUD.

Model hubungan akuntabilitas legal dengan melaksanakan akuntabilitas eksternal melalui lembaga  hukum dan internal melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI). Sementara model hubungan  akuntabilitas administratif dengan menerapkan sistem pelaporan berjenjang dari struktur bawah ke struktur atas dan sebaliknya. Misalnya, dari direktur pelayanan, kepala instalasi, kepala ruangan hingga ke direktur.

Setelah menjawab semua sanggahan dan bantahan dewan penguji, Ahmad Adiwijaya dinyatakan  berhak menyandang gelar doktor dengan IPK 3,86 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dia tercatat sebagai alumni ke-891 PPs dan ke-331 Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Kaprodi S3 Ilmu Administrasi Publik Prof Dr Rifdan,MSi sangat bangga atas raihan gelar doktor oleh  komisioner KPU Kota Palopo ini. ”Temuan riset ini sangat bermanfaat bagi perbaikan sistem pelayanan publik di bidang kesehatan,” ujar Guru Besar FIS UNM ini.

Prodi S-3 IAP terakreditasi unggul A dan memiliki banyak mahasiswa dari kalangan pejabat, politisi,
pengusaha, dan dosen. (rls)

Komentar Anda





Comments
To Top
.