Gojentakmapan

Dewan Temukan Aset Daerah Tak Produktif


TAKALAR, BKM — Komisi II DPRD Takalar menemukan sejumlah aset daerah berupa ratusan hektare empang milik Pemkab Takalar yang tak produktif alias tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk menelusuri penyebab empang tak produktif tersebut, Komisi II DPRD Takalar memanggil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk memberi klarifikasi atas hal tersebut.
Terkuaknya sejumlah empang milik Pemkab Takalar yang tidak produktif mengemuka saat kedua belah pihak menggelar rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi II, H Muchtar Maluddin.
”Kita cukup prihatin. Karena sejumlah empang yang seharusnya menghasilkan PAD tidak dikelola dengan baik. Bahkan, kuat dugaan empang yang merupakan aset daerah dikuasai oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata H Muchtar Maluddin, Selasa (12/1).
Rapat dengar pendapat yang berlangsung di ruang komisi II dihadiri sejumlah anggota komisi II, di antaranya H Andi Noor Zaelan, Ahmad Jaiz, Abrianti, dan beberapa anggota dewan lainnya.
Terkait empang tanpa hasil tersebut, juga mengemuka berdasarkan hasil investigasi setelah Perusda membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan DKP Takalar. Empang tersebut tidak dikelola Perusda, tetapi diserahkan kepada pihak ketiga.
Karena pihak DKP Takalar tidak membawa dokumen atas empang tersebut, anggota Komisi II, H Andi Noor Zaelan meminta rapat diskors dan memberi kesempatan kepada DKP melengkapi hasil investigasi dan diuraikan secara detail untuk kemudian diserahkan pada rapat berikutnya.
”Persoalan empang milik Pemkab harus segera dibenahi dan dikelola secara profesional. Ssehingga dapat menyumbang PAD untuk Takalar. Kita skorsing dulu rapat ini,” tandas legislator PDIPerjuangan ini. (ira/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.