Metro

Penerapan Perda KTR Belum Maksimal


MAKASSAR, BKM — Hasanuddin Center for Tobacco Control and Non Communicable Disease Prevention
(Contact) merupakan lembaga pendukung penerapan aturan mengatasi bahaya rokok bagi pengguna dan perokok pasif.
Selama ini, lembaga tersebut melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi Peraturan daerah (Perda) No. 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengaturan Iklan Rokok di Kota Makassar.
Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan ke Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Selasa (12/1) di Lantai 11 Menara Kantor Balai Kota Makassar.
Project Director Hasanuddin Contact Prof Alimin mengatakan, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR pada tahun 2013, penerapannya belum ditegakkan secara maksimal.
“Kita lihat di Kota Makassar pemasangan iklan rokok di pasang seenaknya, padahal itu ada aturannya,” ungkap Prof Alimin.
Pihaknya pun mendukung pemerintah kota supaya bisa melindungi warganya dari asap rokok. Apalagi Makassar sebagai kota layak anak, tentunya tidak layak apabila memasang iklan rokok sembarangan di tengah jalan,” tuturnya.
Diapun sangat mendukung Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kawasan tanpa rokok. Dirinya berharap pemerintah kota betul-betul konsisten menerapkan kawasan KTR sesuai perda.
“Intinya, peraturan kawasan tanpa rokok itu secara konsisten harus diterapkan. Kita tidak ingin melahirkan generasi masa depan yang sakit-sakitan. Kita harap hingga tahun 2030 kita sudah bebas asap rokok sehingga melahirkan generasi sehat yang dapat memimpin lebih maju dari pada sekarang,” ucapnya
Menanggapi hal itu, Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menegaskan perlunya regulasi yang ketat dan tegas bagi para perokok untuk tidak mengganggu orang disekelilingnya.
Menurutnya kawasan tanpa rokok sangat penting untuk ditertibkan serta bagaimana cara menghadirkan kawasan yang memenuhi standart kawasan tanpa rokok.
“Penerapan kawasan tanpa tokok harus di mulai dari kantor pemerintah, dengan membuat surat edaran menjadi perhatian utama untuk tidak merokok, tentunya jika hal ini dilaksanakan dipemerintahan, tentunya akan sangat mudah melakukan pengawasan dan pemantauan di luar. Demikian pula dengan papan iklan rokok tidak boleh dipasang di jalan jalan protokol maupun dekat sekolah,” jelas Rudy.
Untuk itu, Rudy berharap pemerintah kota bersama Hasanuddin contact melakukan kerjasama pengkajian lebih lanjut mengenai regulasi dalam membentuk perilaku dikawasan tanpa rokok dan pengaruh iklan, agar tidak signifikan mempengaruhi orang untuk merokok.
Dalam kesempatan tersebut Prof Alimin menyerahkan petisi yang isinya menfukung kawasan tanpa rokok kepada Prof. Rudy yang ditandatangani oleh para Rektor, Akademisi dan para tokoh agama. (rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.