Connect with us

Headline

Berutang Gegara Gaji ASN Belum Cair

Ni’matullah: Selalu Begitu Setiap Awal Tahun

-

MAKASSAR, BKM — Aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar kini dirundung keresahan. Penyebabnya, hingga pekan kedua bulan Januari 2021 gaji mereka belum juga cair.
Salah seorang ASN Pemkot Makassar yang enggan disebut namanya, mengaku terpaksa berutang ke keluarga untuk membayar kredit kendaraannya. “Terpaksa saya cari pinjaman di keluarga untuk bayar cicilan kendaraan. Gaji yang diharap untuk membayar sampai sekarang belum cair,” keluhnya kepada BKM, Rabu (13/1).
Dia mengaku tidak ada informasi apapun yang diperoleh dari Pemkot Makassar kenapa gaji bulan Januari hingga saat ini belum dicairkan. “Saya juga tidak tahu penyebabnya kenapa sampai sekarang gaji Januari belum dibayarkan,” ungkapnya.
Pengakuan senada dilontarkan seorang ASN personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di DPRD Sulsel. ”Uang tabungan sudah habis, Pak. Sementara kebutuhan di rumah harus dibeli. Belum lagi untuk anak-anak,” cetusnya, kemarin.
Sambil meminta identitasnya tidak dipublikasikan, ia menuturkan, dengan gaji kecil serta pas-pasan, dirinya dan keluarganya sering berutang kebutuhan pokok, baik itu di koperasi yang ada di kantor maupun warung-warung yang ada dekat rumah. “Sudah tiga hari ini kami berutang di koperasi. Ibu di rumah juga telah berutang di warung,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe membenarkan keluhan tersebut. “Selalu begitu tiap tahun, kalau Januari. Kami juga belum terima gaji sampa hari ini,” ungkap legislator Partai Demokrat ini.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel bidang pemerintahan Selle KS Dalle juga mengaku heran dan sedikit kecewa. Selle berharap, keterlambatan ASN menerima gaji mudah-mudahan hanya terkait soal administrasi. Bukan karena tidak ada uang.
“Artinya, kalau karena faktor administrasi lalu gaji terlambat bisa dimaklumi. Kondisi ini hampir setiap awal tahun selalu terjadi. Seingat kami, setiap awal tahun di DPRD juga seperti itu,” jelas Selle, kemarin.
Biasanya, lanjut dia, pada bulan Januari gaji ditransfer di awal bulan, lalu bergeser ke minggu kedua, ketiga atau keempat. “Nanti masuk Februari sudah kembali normal waktunya. Yang masalah serius kalau uang untuk gaji ASN yang tidak tersedia di kas daerah,” ucapnya.
Anggota dewan berharap hal seperti ini bisa dibenahi di masa yang akan datang, sehingga tidak terus berulang di awal tahun. Agenda reformasi birokrasi atau perbaikan tata kelolah pemerintahan, terutama pada pengelolaan keuangan harus menyentuh dan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
“Apalagi menyangkut soal gaji ASN yang belum mereka terima. Padahal rata-rata sudah terinci daftar peruntukan alokasi belanja pengeluarannya,” pungkas politisi Partai Demokrat ini.

SIPD Belum Sinkron

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Rahmat Mappatoba yang dikonfirmasi, mengakui keterlambatan pembayaran gaji ASN. Kata dia, hal tersebut disebabkan oleh aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri belum sinkron dan terintegrasi sepenuhnya ke daerah.
Sementara berdasarkan aturan, untuk semua aktivitas mulai belanja, gaji, hingga kegiatan, harus diintegrasikan ke SIPD. ”Semua harus terintegrasi ke aplikasi Kemendagri. Mulai belanja, gaji, kegiatan, harus sinkron dengan SIPD. Ini sejalan dengan lahirnya PP Nomor 12 terkait dengan satu data,” ungkap Rahmat saat dihubungi BKM, kemarin.
Sebagai solusi agar pembayaran gaji ASN secepatnya bisa dilakukan, kata Rahmat, pihaknya akan mengacu aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) gaji Taspen yang akan diintegrasikan dengan aplikasi SIM daerah. Sehingga pembayaran bisa dilakukan dengan mengacu pada SIM gaji Taspen.
“Kita upayakan terintegrasi antara aplikasi SIM gaji Taspen dengan aplikasi kita yang lama, yakni Simda. Semoga secepatnya sudah bisa dibayarkan,” ujar Rahmat.
Dia mengakui, pihaknya sudah melaporkan persoalan ini ke Kemendagri, dan sudah meminta izin untuk pembayaran gaji Januari masih gunakan aplikasi yang lama. “Pada prinsipnya dari aspek penganggaran kita siap. Cuma memang aplikasi SIPD belum siap digunakan untuk pembayaran gaji,” jelasnya.
Anggota DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid, menduga lambatnya pembayaran gaji ASN disebabkan oleh terhambatnya asistensi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). ”Biasanya, untuk pencairan gaji semua butuh asistensi. Makanya, dokumen DPA yang memuat pendapatan dan belanja seluruh SKPD tidak jalan, inilah kenapa gaji ASN tidak cair,” terangnya, kemarin.
Legislator PAN ini menegaskan, secepatnya perlu ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Hanya saja, jika pemkot menunjuk plt (pelaksana tugas) dan plh (pelaksana harian), maka gaji bulan ini tidak dapat dicairkan dan diasistensi oleh mereka.
“Nanti kita coba cari tahu kenapa gaji ASN belum cair. Kalau di DPRD ini memang belum ada penunjukkan SK dari bendahara, makanya gajinya belum cair. Pemerintah kota harus segera mengupayakan solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi,” ucapnya. (rhm-nug-ita)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini