Metro

Dinas PU Kembalikan Rp200 M ke Kasda


Tak Terpakai dan Menjadi Silpa

BKM/CHAIRIL JPO--Pemerintah Kota Makassar bekerjasama dengan pemilik reklame membangun jembatan penyeberangan orang (JPO).JPO merupakan fasilitas publik yang dibangun pemerintah kota Makassar untuk memudahkan pejalan kaki menyeberang dari sisi jalan.

MAKASSAR, BKM– Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar terpaksa harus mengembalikan anggaran 2020 yang tidak terpakai ke kas daerah (Kasda).

Anggaran yang tidak terpakai tersebut, kata Plt Kadis PU Makassar, Irwan Adnan, sekitar Rp200 miliar atau 50-an persen dari total anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan di instansi tersebut, setelah mengalami refocusing.
“Jadi ada sekitar Rp200 miliar yang terpaksa dikembalikan ke kas daerah dan itu menjadi silpa,” ungkap Irwan saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.
Anggaran yang dikembalikan tersebut, kata Adnan, sedianya digunakan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan. Diantaranya untuk pembangunan sejumlah ruas jalan, drainase, dan proyek infrastruktur lainnya.
“Jadi ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dikerja karena waktu. Selain itu kan kita tahu dalam masa pandemi yang kita lalui kemarin, memang semuanya serba terbatas,” jelas lelaki yang juga menjabat sebagai Kepala Bapenda Kota Makassar itu, kemarin.
Dia mengaku, dirinya ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas PU pada bulan November tahun lalu sehingga disisa waktu sebulan, tak banyak yang bisa dilakukannya.
“Jadi saya fokus pada kegiatan yang mungkin bisa dilakukan saja. Kalau tidak bisa, terpaksa tunggu tahun ini,” tambahnya.
Lebih jauh dikemukakan, salah satu indikator penilaian kinerja terhadap Dinas PU adalah dari segi penyerapan anggaran. Jika penyerapan tinggi, berarti banyak kegiatan yang dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya.
“Kalau serapan rendah, yang rugi adalah masyarakat. Berarti program atau pembangunan tidak jalan. Tapi kalau serapannya bagus, yang nikmati kita semua,” tuturnya.
Berkaca pada persoalan tahun lalu, maka tahun ini, diupayakan agar kegiatan yang sudah sangat siap dilaksanakan, biaa ditender dini pada Januari atau Februari.
“Artinya, kalau proses cepat, berarti serapan anggaran cepat dirasakan masyarakat. Prinsipnya, percepatan
dilakukan didasari oleh aturan yang memang sudah seharusnya,” ungkapnya.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, di pengujung tahun lalu juga beberapa kali menekankan
supaya proses tender dipercepat.
“Kalau bisa, tender sudah dilakukan Januari atau Februari supaya bjsa dikerjakan secepatnya. Jangan tunggu sampai menumpuk di akhir-akhir tahun anggaran,” tandas Prof Rudy. (rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.