Kriminal

Polisi Didesak Segera Ungkap Tersangka Bansos Covid-19


MAKASSAR, BKM — Nama tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi penyelewengan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19, masih menjadi teka-teki. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) belum mengungkapkan siapa saja tersangka dalam dugaan korupsi Bansos Covid-19.
Desakan dari pegiat anti korupsi kepada Polda Sulsel agar segera menetapkan serta mengumumkan nama tersangka semakin tidak terbendung. Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Beni Iskandar, mendesak kepolisian segera menetapkan serta mengumumkan nama tersangka dugaan korupsi Bansos Covid-19.
Dikuatirkan jika penetapan tersangka semakin lama dilakukan, asumsi liar publik semakin kuat terbentuk. Sementara berkaitan dengan hasil audit BPKP yang saat ini masih dinantikan, lanjut Beni, sebenarnya di kepolisian sudah dapat menetapkan tersangka. Apalagi penanganan kasus ini telah masuk ke tahap penyidikan.
”Polri tidak perlu menunggu audit dari BPKP untuk menegaskan siapa tersangka apabila dua alat bukti permulaan sudah cukup. Jangan menciptakan asumsi liar di tengah masyarakat,” tegas Beni, Selasa (12/1).
Adapun pegiat anti korupsi dari Anti Corruption Committee (ACC), Angga Reksa, menagih komitmen kepolisian segera menetapkan dan mengumumkan nama tersangka dugaan korupsi Bansos Covid-19.
Begitu sangat mengherankan menurut Angga, keputusan penegak hukum menaikkan status tahap penyidikan akan tetapi belum menetapkan tersangkanya. Dalam tahapan peningkatan status dari penyelidikan naik ke penyidikan, diperlukan dua alat bukti. Begitu pula dengan penetapan tersangka.
Dan sangat menggelitik apabila status kasusnya naik tapi tersangka belum ditetapkan. Ditambah lagi pada kasus ini juga telah memeriksa beberapa saksi dan belum satu pun yang ditetapkan.
”Kami menagih komitmen kepolisian segera mengumumkan tersangka. Tahap sudah naik ke penyidikan dan sudah ada beberapa dipanggil. Tetapi belum ada tersangka. Ini begitu mengherankan,” tambahnya.
Sebelumnya, akademisi Universitas Bosowa 45 (Unibos), Prof Marwan Mas, mengatakan, jika kasus telah naik ke tahap penyidikan, itu menandakan bahwa alat bukti telah lengkap. Dan ditahap penyidikan telah ada dilakukan penetapan tersangka.
”Inilah bedanya KPK dengan kepolisian. Di KPK, penyidikan berarti sudah ada ditetapkan tersangkanya. Lalu di tubuh kepolisian belum ada. Itu karena KPK cermat. Fokus dulu ke penyelidikannya baru masuk ke penyidikan,” kata Marwan.
Tidak heran, kata Marwan, jika masih banyak kasus dugaan korupsi mandek dan tidak jelas arahnya yang ditangani di kepolisian. Itu lantaran terburu-buru menaikkan ke tahap penyidikan walaupun alat bukti belum lengkap. Seharusnya kepolisian lebih fokus dalam penyelidikan lalu naik tahap penyidikan.
”Harusnya kepolisian fokus dulu pada penyelidikannya lalu naik tahap penyidikan. Jangan langsung dinaikkan ke tahap penyidikan. Inilah mengapa banyak kasus mandek ditantani kepolisian,” tambahnya.
Melihat penanganan kasus di kepolisian yang terbengkalai seperti ini, Marwan sangat pesimis kalau kasus ini bakalan kelar. Apabila mendesak, kepolisian dapat saja melakukan penggeladahan, penyitaan, dan penangkapan paksa calon tersangka.
”Saya yakin kasus ini tidak akan pernah ada tersangkanya. Apalagi kalau ada hubungannya dengan kekuasaan. Pasti tidak akan ada tersangka. Kalaupun mendesak, kepolisian melakukan penggeledahan, penyitaan hingga penangkapan paksa. Kita tunggu saja ketegasannya,” tutupnya. (arf)

Komentar Anda





Comments
To Top
.