Metro

Dewan Minta Peran Satpol PP


DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mengaku banyaknya perda dan perwali yang diabaikan dan tidak berjalan maksimal, karena penegakannnya kurang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Bahkan kata anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy, penindakan perwali dan perda di Makassar harusnya dilakukan satpol-PP Makassar. Penindakan terhadap pelanggar yang membandel serta disinyalir mengabaikan aturan dari pemerintah kota, akan mendapatkan sanksi hukum.
“Apabila dalam penegakan perda atau peraturan wali kota ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan, maka itu bisa disebut sebagai tindak pidana. Karena perda maupun perwali diatur dalam undang-undang, otomatis ada ketetapan hukum di dalamnya. Itu tugas satpol PP tegakkan aturan itu,” ungkapnya, Rabu (20/1).
Lanjutnya bahwa, satpol-PP dalam menegakkan surat edaran yang mengacu pada peraturan daerah dan peraturan wali kota sudah seharusnya memberikan efek jera bagi pelanggarnya.
“Sekarang masalahnya penegakkan nya kurang makanya perda dan perwali kita kebanyakan stagnan. Satpol-PP harus betul-betul tegas agar tidak terkesan ‘masuk angin’ dalam menegakkan aturan di Makassar. Kami mendukung upaya penerapan perwali dan perda jika diberikan efek jera bagi pelaku usaha yang sudah jelas melanggar agar menjadi contoh untuk para pelaku usaha lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga juga mengungkapkan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggar perda dan perwali yang bandel perlu dilakukan. Sebab selama ini, kerap ditemukan pelaku usaha atau oknum tertentu yang diduga melakukan pelanggaran.(ita)

Komentar Anda





Comments
To Top
.