Headline

Polda-Kejati Bidik Bansos Sulsel


Hayat: Tak Ada Laporan, Sudah Selesai di Dalam

MAKASSAR, BKM — Dua institusi penegak hukum membidik kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Sulsel. Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel tengah menelisik indikasi penyimpangan sebesar Rp1,2 miliar bantuan untuk warga yang terdampak pandemi covid-19.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel mengambil ancang-ancang guna mendalami kasus yang mencuat berdasarkan temuan Inspektorat Sulsel. Termasuk fakta dan hasil sidang di Majelis Tuntutan Ganti Kerugian (MTGR) Sulsel, Kamis (21/1).
Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri yang dikonfirmasi, mengaku telah mengetahui hal tersebut. ”Ya, sudah ada informasinya,” ujarnya, kemarin.
Menyusul adanya temuan tersebut, kata Widoni, tentu menjadi perhatian Ditreskrimsus Polda Sulsel. Apalagi indikasinya menyangkut kerugian negara yang nilainya mencapai Rp1,2 miliar.
“Tentunya kasusnya sangat kita atensi. Apalagi indikasi awalnya sudah ada. Kita tentu akan mencoba mendalami serta mempelajari indikasi kasusnya seperti apa. Apakah betul ada indikasi perbuatan melawan hukumnya yang mengarah kepada perbuatan tindak pidana korupsi atau tidak. Nanti akan kita coba telaah kasusnya dulu,” ujar Widoni.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Idil mengatakan, pihaknya tak ingin tergesa-gesa untuk turun melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut. Kata dia, aparat penegak hukum (APH) kejati masih menunggu hasil dari proses pemeriksaan yang tengah dilakukan secara internal oleh Inspekorat Sulsel. Namun jika dinilai pemeriksaan sudah cukup waktunya, maka APH Kejati Sulsel dapat turun mengambil alih.
“Kalau untuk saat ini masih dalam proses pemeriksaan secara internal di Inspektorat. Kami menunggu saja. Tidak boleh bergesa-gesa. Tapi kami dapat juga mengambil alih,” kata Idil, Senin (25/01).
Jika dalam pemeriksaan (audit) terbukti ada unsur pidana korupsi, lanjut Idil, maka dengan segera Kejati Sulsel turun mengambil alih. Begitu pula jika waktu audit tak kunjung selesai, maka pihaknya Sulsel dapat langsung turun mengambil alih.
“Kami masih menunggu saja. Kalau terbukti ada pidana korupsi, kami turun. Apabila waktunya juga cukup lama, kami dapat langsung turun mengambil alih,” tambahnya.

Selesai di Dalam

Pemprov Sulsel mengaku belum ada rencana melimpahkan dugaan korupsi bansod covid-19 ke aparat penegak hukum. Gubernur HM Nurdin Abdullah hanya meminta APIP untuk segera mengclearkan dugaan tersebut. Dia pun meminta APIP untuk tidak jadi bulan-bulanan media.
“APIP dan Dinsos itu harus mengclearkan terkait kasus bansos ini. Mohon jangan jadi bulan-bulanan media,” ungkap Nurdin di kantor Gubernur Sulsel, Senin (25/1).
Sementara Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani enggan melaporkan bawahannya ke polisi. Padahal sebelumnya, ia menyatakan keinginannya untuk menyeret mantan pejabat Dinas Sosial Kasmin ke polisi.
Kasmin ingin dilaporkan Hayat atas kasus pencemaran nama baik. Nama Hayat disebut-sebut oleh Kasmin terlibat dalam kasus bansos covid-19 di Pemprov Sulsel. “Tidak ada laporan. Sudah selesai di dalam,” kata Hayat, kemarin.
Ia enggan melapor karena kasus ini masalah intern. Ibarat bapak dan anak, cukup diselesaikan di dalam. “Bagaimana kalau orang di dalam, pasti kan seperti antara anak dan bapak. Jadi selesai sendiri itu,” kilahnya.
Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci soal kasus yang diselesaikan di dalam. Ia berdalih tak perlu komentar banyak karena sudah ditangani oleh APIP. “Jangan kita mengomentari lagi. Jadi kalau ada orang yang mau mengomentari diluar APIP itu susah,” ujarnya.
Sebelumnya, Hayat mengaku berita soal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran covid-19 yang melibatkan dirinya sudah viral di media sosial. Ia bahkan akan melakukan langkah hukum.
“Ini pencemaran nama baik. Hal ini merusak nama baik saya dan Pemerintah Provinsi Sulsel. Tak bisa dibiarkan. Untuk itu, saya akan melakukan langkah hukum mengenai masalah ini,” katanya beberapa waktu lalu.
Ia menampik jika disebut terlibat. Mantan pejabat Kementerian Sosial itu mengklaim, ada pihak yang mencoba merusak nama baiknya dengan menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran covid-19.
Kata Hayat, apa yang disampaikan mantan Pejabat Dinas Sosial, Kasmin di sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (MTGR) tak benar. Menurutnya, Kasmin sudah diambil keterangannya.
Bahkan sudah ada berita acara pemeriksaan atau BAP oleh Inspektorat. Seharusnya, jika ingin memberikan keterangan, Kasmin bicara di sana, bukan di media. “Apa yang disampaikan Pak Kasmin itu tidak benar. Itu fitnah yang sangat kejam,” tandasnya. (mat-arf-nug)

Komentar Anda





Comments
To Top
.