Politik

Calon Anggota Dewan Tersangka Siap Dilantik


HAL berbeda dialami politisi Partai Demokrat Bulukumba Muhammad Sabir yang akan menggantikan Hj Andi Murniati Making.
Muh Sabir yang rencananya akan dilantik sebagai anggota dewan pada 17 Februari melalui proses PAW sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Bulukumba atas kasus dugaan korupsi pengadaan kapal nelayan.
Kini rencana pelantikan anggota dewan itu terus menuai sorotan.
Secara normatif memang Muh Sabir masih bisa dilantik selama belum ingkra. KPU Pernah menerbitkan PKPU tahun 2018 mengatur tambahan syarat tidak boleh koruptor, narkoba dan kejahatan seksual. Namun dibatalkan oleh Bawaslu.
Sebelumnya, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) menilai DPRD sebagai lembaga pembentuk pengawal nilai harusnya dihuni oleh orang- orang yang clear secara moralitas bukan tersangka atau terlibat dalam kasus korupsi ataupun kasus kejahatan lainnya.
Untuk itu Kopel Bulukumba, mendesak pimpinan DPRD dan pimpinan Partai Demokrat untuk mempertimbangkan kadernya yang terlibat korupsi untuk didudukkan dalam lembaga terhormat.
“Tidak boleh ada toleransi mendudukkan calon koruptor. Partai yang secara sengaja mendudukkan calon koruptor adalah bukti nyata partai itu sebenarnya pendukung koruptor,”ujar Ketua Kopel Bulukumba Muhammad Jafar baru-baru ini.
Menurutnya, partai punya kewenangan memberhentikan kadernya yang korup jika memang punya semangat anti korupsi. Sebaliknya partai yang mempertahankan tertuduh korupsi adalah bukti partai itu sesungguhnya tidak memiliki semangat anti korupsi.
“Bagaimana mungkin disebut lembaga terhormat jika penghuninya cacat moral. Bagaimana bisa dipercaya memperjuangkan kepentingan rakyat bila dirinya dinyatakan tersangka korupsi,”tegasnya
Iapun menilai, jika pimpinan DPRD dan pimpinan Partai Demokrat tetap pada keputusannya untuk mendudukan kader yang tersangkut kasus hukum.
“Karena, dalam PP 12 Tahun 2018 asal 115 ayat b disebutkan anggota DPRD diberhentikan sementara apabila menjadi terdakwa dalam tindak pidana khusus, korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga pemberhentian itu bersyarat untuk dilakukan. Pada saat itu akan kembali terjadi kekosongan. Yang dirugikan pasti masyarakat secara umum karena kekurangan 1 suara yang akan memperjuangkan kesejahteraannya!
Selain itu, kata dia, pimpinan Partai Demokrat harus mendorong dan mendukung percepatan penanganan kasus korupsi Muhammad Sabir untuk memberikan kepastian hukum. (min/rif/d)

Komentar Anda





Comments
To Top
.