Gojentakmapan

Dewan Desak Bupati Takalar Berhentikan Kabag ULP


TAKALAR, BKM — Ketua Komisi 1 DPRD Takalar, H Nurdin HS, mendesak Bupati Takalar, H Syamsari Kitta untuk segera memberhentikan kepala bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah, Muhammad Irfan, dari tugasnya, baik sebagai pejabat maupun sebagai aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar.
Desakan dari Ketua Komisi 1 DPRD Takalar menyusul terbitnya surat pemberhentian Muhammad Irfan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang telah dikeluarkan sejak beberapa waktu lalu. Atau tepatnya pada 8 Mei 2020.
H Nurdin HS mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan jika surat pemberhentian terhadap Muhammad Irfan dari BKN tidak ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian yakni Bupati. Karena menurutnya, bisa saja masyarakat beranggapan jika pemerintahan saat ini suka memelihara ASN yang terjerat kasus korupsi. Dan itu bisa mencederai wibawa pemerintahan.
”Kami sangat menyayangkan belum adanya tindak lanjut yang diambil pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini bupati Takalar untuk segera mengeksekusi Kepala Bagian ULP, Muhammad Irfan. Diketahui, surat tersebut sudah lama di tangannya,” ujar H Nurdin HS, Senin (22/2).
Selain itu, H Nurdin HS juga mempertanyakan sikap bupati Takalar mempertahankan Muhammad Irfan sebagai kepala Bagian ULP. Dimana, jabatan tersebut dianggap sangat strategis. Sementara pejabat tersebut sejak dulu bermasalah. Termasuk perpindahannya dari Jeneponto ke Takalar.
”Kami akan koordinasi dengan pimpinan dewan untuk selanjutnya memanggil pihak terkait guna dimintai klarifikasi soal pemberhentian itu,” tandas legislator PPP ini.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Takalar, H Yahe juga membenarkan adanya surat dari BKN yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan pemberhentian kepada Muhammad Irfan sebagai ASN dengan berkoordinasi ke Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
”Iya, surat pemberhentian tugas sebagai ASN atas nama Muhammad Irfan telah dikeluarkan BKN. Tetapi keputusannya ada di tangan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian,” kata H Yahe. (ira/c)

Komentar Anda





Comments
To Top
.