Metro

Rudy:Tak Ada Persoalan Gaji Satpol


int Rudy Djamaluddin

MAKASSAR, BKM– Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin angkat bicara terkait beberapa persoalan yang terjadi pada Satpol PP Makassar.
Soal pembayaran gaji 702 anggota Satpol PP yang berstatus tenaga kontrak, Rudy menegaskan jika tidak ada persoalan. Gaji mereka sudah dibayarkan.
“Saya sudah cek, sudah dibayar gajinya. Kalau saya yang bicara dikira lagi nanti saya yang mengelak. Tanya langsung kepala BPKAD. Kalau honor sudahmi, ” ungkapnya saat diwawancara di Hotel Four Poin by Sheraton, Senin (22/2).
Yang masih bersoal sekarang, kata Rudy, terkait tunjangan perbaikan pendapatan (TPP) yang sampai saat ini belum dicairkan. Alasannya, karena ada kesalahan administrasi dari satpol PP sendiri.
“Jadi yang sempat bermasalah memang TPP. Karena ada kesalahan administrasi dari sana,” jelasnya.
Masalah tunggakan listrik yang menyebabkan aliran diputus oleh PLN, Rudy berujar jika persoalan seperti ini memang kerap terjadi di awal tahun anggaran. Karenanya, seluruh OPD harus mempersiapkan langkah antisipasi.
“Selalu saya katakan, masalah tunggakan listrik di awal tahun, itu tahun lalu juga begitu katanya. Selalu begitu. Makanya saya katakan itu persoalan jangan dibiasakan. Harus diantisipasi, ” ungkapnya.
Dia menambahkan, di awal tahun anggaran seperti sekarang ini, APBD tahun berjalan biasanya memang belum cair. Sebenarnya, uang ada, tapi karena belum legal, tentu belum bisa digunakan karena itu akan melanggar.
“Ya itulah birokrasi. Kalau belum legal ndak bisa dipakai uangnya padahal uangnya ada. Makanya harus dicarikan jalan keluar. Kalau perlu tidak ada lagi istilah putus-putus listrik,” tandas Rudy.
Sehari sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Kota Makassar M Iqbal mengatakan, hingga Minggu (21/2) aliran listrik di kantor milik Dinas Perdagangan Makassar tersebut belum tersambung. Akibatnya, sejumlah pos Satpol PP Makassar dijadikan kantor Satpol PP dadakan. Salah satunya, pos Satpol PP yang berlokasi di Taman Gajah, Jalan Penghibur.
“Kami terpaksa memaksimalkan pos Satpol PP yang ada untuk kerja-kerja administrasi. Termasuk dalam menindaklanjuti laporan para pelanggar protokol kesehatan,” ujarnya, kemarin.
Terkait keterlambatan pembayaran gaji anggota Satpol PP yang berstatus tenaga kontrak, Iqbal mengatakan sudah dua bulan, Januari dan Februari, gajinya belum diselesaikan. Total anggota Satpol PP berstatus tenaga kontrak mulai Januari, saat ini sebanyak 702 orang dengan gaji berkisar Rp1,5 juta per bulan.
Bukan hanya honor, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN Satpol PP selama tiga bulan belum dibayarkan, terhitung sejak Desember tahun lalu. Namun, Iqbal mengatakan, untuk pencairan TPP dan gaji kontrak tersebut, pihaknya sisa menunggu transferan data dari SIPD dan SIMAKD. “Jadi sekarang, ini barang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ” terangnya. (rhm)

Komentar Anda





Comments
To Top
.