Kejati Tahan Oknum Pejabat Pemkab Bantaeng

BANTAENG, BKM — Seorang pejabat di lingkup Pemkab Bantaeng berinisial MNM kini ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Penahanan tersebut mengagetkan hampir seluruh staf lingkup sekretariat daerah setempat. Sebab, Selasa (23/2), yang bersangkutan masih masuk kantor sebagai kepala bagian (kabag).
Sumber BKM mengatakan, MNM ditahan penyidik Tipikor Kejati Sulsel, Rabu (24/2). “Iya. Dia ditahan kemarin,” ucap sumber di kantor bupati Bantaeng.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantaeng Muhammad Azwar, Kamis (25/2), mengaku belum menerima informasi valid terkait penahanan MNM. “Belum ada info valid yang kami terima,” akunya.
Meski demikian, Azwar tidak menampik kalau dia sudah mendengar informasi yang beredar semalam, bahwa ada oknum pejabat Bantaeng ditahan di Kejati Sulsel terkait kasus korupsi. Azwar mengatakan, pihak yang berkompeten memberikan keterangan terkait kasus ini adalah BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). “Sebaiknya anda konfirmasi ke BKD (BKPSDM),” ucapnya.
Kepala BKPSDM Bantaeng Muslimin Maharang, ketika ditanya status kepegawaian MNM pascapenahanannya di Kejati, mengatakan pemkab belum bisa mengambil keputusan. Dijelaskan Muslimin, sebelum ada pemberitahuan resmi dari Kejati tentang penahanan MNM, maka tunjangan, gaji dan status kepegawaiannya berjalan seperti biasa.
Kecuali, kata dia, pemkab sudah menerima pemberitahuan penahanan, maka otomatis tunjangan jabatannya hilang. Selain itu, lanjut Muslimin, gajinya dikurangi seperdua dari yang diterima sebelum berstatus tersangka.
Kabag Hukum mengatakan, kasus yang menjerat MNM adalah program bansos pendidikan tahun 2017. Ketika itu dia ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Sebenarnya, MNM ditetapkan tersangka oleh penyidik Tipikor Polda Sulsel sejak November tahun lalu. Hal ini diperkuat dengan surat penetapan tersangka Nomor S.Tap/49.a/XI/2020/Ditreskrimsus ditandatangani Kombes Pol Widoni Fedri tanggal 9 November 2020. (wam/b)