Connect with us

Headline

Perusahaan Afiliasi NA Harus Ditelusuri

Bastian Prediksi akan Banyak yang Menyusul

-

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah kini telah menghuni sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan tersebut menyusul penetapannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi proyek infrastruktur jalan. Dua orang tersangka lainnya, yakni pengusaha Agung Sucipto dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulsel Edy Rahmat ditahan di tempat berbeda.
KPK mengumumkan penetapan tersangka tersebut pada Minggu dinihari (28/2). Ketiga tersangka dihadirkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri. NA, Agung Sucipto dan Edy Rahmat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah itu pada Jumat tengah malam (26/2) dan Sabtu dinihari (27/2). Mereka diamankan dari lokasi berbeda.
Pegiat antikorupsi di Sulsel mengapresiasi OTT tersebut. Mereka bahkan berharap KPK lebih bersemangat lagi menelisik lebih jauh perusahaan lain yang diduga telah memberikan hadiah gratifikasi terhadap NA selaku penyelenggaran negara.
Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun, mendorong KPK lebih dalam lagi mengusut siapa-siapa saja yang terlibat. Utamanya perusahaan kontraktor yang memiliki hubungan dengan NA.
“Pola gratifikasi seperti ini yang menjerat penyelenggara negara di Sulsel tentunya punya beberapa pintu. Pintu-pintu lainnya harus dicari tahu. Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan keeratan dengan NA dan lainnya harus ditelusuri. KPK harus kembangkan itu. Kami menduga masih ada pemberian hadiah dari perusahaan lainnya yang belum terbongkar,” tegas Kadir, Minggu (28/02).
Sebenarnya, lanjut kata Kadir, laporan kasus dugaan korupsi atau kasus lainnya yang ditujukan kepada gubernur Sulsel telah banyak yang ditampung. Kasus tersebut telah tergambar dalam pansus hak angket DPRD Sulsel dengan penggambaran masalah proyek.
“Munculnya hak angket di DPRD Sulsel sudah terang bahwa adanya main proyek di kepemimpinan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Ada beberapa kasus tergambar dalam hak angket. Seperti dugaan setoran uang yang menjadi sorotan publik terkait proyek pengerukan pasir laut untuk kepentingan proyek pembangunan Makassar New Port (MNP), Kelurahan Buloa,” bebernya.
Selain itu, tergambar juga adanya masalah dalam proyek pembangunan Stadion Mattoanging, yang bermula stadion dibongkar dan dibangun kembali oleh Pemprov Sulsel yang sangat perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pemenang tender proyeknya.
Kemudian travel perjalanan dinas. Setiap kali ingin melakukan perjalanan dinas lingkup Pemprov Sulsel, wajib untuk menggunakan jasa travel yang telah ditentukan atau ditunjuk.
“Ada satu peristiwa juga terkait perjalanan keluar daerah yang harus melalui travel yang telah ditentukan. Kemudian tentang AS selaku kontraktor yang terjaring OTT, kami menduga dialah penyumbang dana pilgub dulu. Makanya, perusahaan yang berhubungan atau berafiliasi dengan NA harus turut diperiksa,” tegasnya.
Ketua Umum Celebes Law And Transparency Muh Irvan Sabang, menilai bahwa langkah KPK menjaring orang nomor satu di Sulsel dalam OTT merupakan terobosan yang patut diberikan apresiasi. Keberhasilan KPK mengungkap praktik korupsi di tubuh penyelenggaran negara tentunya akan menjaga citra baik KPK di mata masyarakat sebagai lembaga pemberantasan korupsi terkemuka di Indonesia.
Diapun berharap, KPK dalam menangani perkara ini dapat secara transparan, profesional dan mengedepankan asas equality before the law. Perusahaan lainnya yang diduga ada hubungan keeratan kepada NA harus diperiksa dan ditelusuri lebih jauh.
“Kami mendukung kerja dari KPK. Perusahaan kontraktor atau perusahaan yang ada hubungan dengan NA harusnya ditelusuri berdasarkan hasil OTT yang telah dilakukan,” tandasnya.

Banyak Menyusul

Pengamat Keuangan Negara dan Tata Kelola Pemerintahan Bastian Lubis, mengatakan sesuai administrasi negara, Nurdin seharusnya sudah diproses secara hukum sejak tahun 2019 saat hak angket bergulir di DPRD Sulsel.
Menurutnya, sejak menjabat sebagai gubernur, banyak kebijakan dan manuver yang diambil menuai sorotan. Hal itulah yang menyebabkan DPRD memutuskan untuk menggelar hak angket.
Dalam perjalanan hak angket, banyak persoalan yang terkuak. Seharusnya, kata Bastian, hasil sidang di hak angket ditindaklanjuti. Tidak menjadi pembiaran.
“Waktu hak angket kan nama Agung Sucipto (Anggu) sudah disebut-sebut. Salahnya waktu hak angket kemarin di DPRD dilakukan pembiaran. Tidak ada tindaklanjutnya. Nah, pembiaran itu sendiri berlanjut ke belakang membuatlah macam-macam kegiatan yang sebenarnya dari segi keuangan negara melanggar,” bebernya.
Lolos dari hak angket, Nurdin tetap mengeluarkan kebijakan dan menjalankan program yang tetap menuai sorotan. Seperti pembangunan twin tower yang tidak menggunakan APBD. Kemudian, pengerukan pasir laut oleh perusahaan yang dibentuk staf khususnya.
Bantuan keuangan daerah juga sebenarnya, kata Bastian, tak sesuai dengan aturan. Belum lagi soal Jalan Metro Tanjung Bunga yang saat ini diincar pengambialihannya. “Itu kan tidak ada sebenarnya di dalam RPJMD yang telah dibuat,” tukasnya.
Bastian menduga, OTT terhadap Nurdin Abdullah akan merembes luas. Termasuk bakal menyeret nama mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Alasannya, Rudy saat ini menjabat sebagai kepala Dinas PU dan Tata Ruang Pemprov Sulsel. Sementara sekretarisnya, Edy Rahmat sudah dicokok KPK terlebih dahulu.
“Melihat aksi OTT ini, akan banyak yang menyusul nanti ke belakang. Termasuk kemungkinannya (mantan) Pj Wali Kota,” tegas Bastian Lubis.
Bastian mengaku, seluruh proyek tentang infrastruktur ada di dinas yang dipimpin Rudy. Indikasi keterlibatan Rudy adalah sebagai kuasa pengguna anggaran. Tidak mungkin juga, kata Bastian, Edy bergerak tanpa perintah atasan. Sementara, kontraktor yang terlibat OTT adalah kontraktor yang mengurus soal proyek-proyek jalan di Sulsel.

Danny Ajak Doakan NA

Penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah oleh KPK menjadi perhatian Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Orang nomor satu Makassar itu meminta agar warga Makassar mendoakan Nurdin agar bisa kuat dan tabah menghadapi cobaan yang menimpanya tersebut.
“Mari kita mendoakan beliau agar diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi persoalan ini,” ujarnya, prihatin.
Dia melanjutkan, apa yang menimpa orang nomor satu Sulsel itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. “Untuk semua warga Makassar, ini jadi pelajaran bagi kita, ” ungkapnya.
Penangkapan yang dilakukan oleh KPK berlangsung usai Nurdin melantik Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdy sebagai wali kota dan wakil wali kota Makassar bersama 10 kepala daerah lainnya di Sulsel. Pelantikan tersebut berlangsung Jumat (26/2) di Baruga Karaeng Pattingalloang Rujab Gubernur Jalan Jenderal Sudirman.

Stadion Mattoanging Mangkrak

Ketua Pembina Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) Andi Ilhamsyah Mattalatta (AIM) yang dihubungi, Minggu (28/2), juga mengaku sangat prihatin dengan tertangkapnya Nurdin Abdullah oleh KPK yang disusul dengan penetapan tersangka. Sebab, dengan kejadian tersebut, semakin tidak jelas kapan akan ada pengganti stadion yang sudah dibongkar dan telah diratakan dengan tanah.
Menurut AIM, sebelum NA ditangkap oleh KPK, nasib Stadion Andi Mattalatta tidak jelas kapan pembagunannya. Penyebabnya, anggaran yang belum pasti dan desain yang belum ada. Malahan, terkait desain tersebut masih terjadi kisruh. ”Bagaimana bisa mau ditenderkan kalau desain belum ada atau belum lengkap,” ujar Andi Ilham, Minggu (28/2).
Sejak Desember tahun 2019 sudah diberitakan bahwa Stadion Mattoanging segera dibangun karena dana sudah siap. Malahan dikatakan awal tahun 2020 sudah akan ditenderkan. Tapi kenyataannya sejak pembongkaran yang dipimpin langsung Guernur Nurdin Abdullah pada bulan Januari silam hingga kini belum ada tanda-tanda akan ditenderkan. Apalagi dengan tertangkapnya NA, maka nasib Stadion Andi Mattalatta semakin tidak jelas. Padahal stadion ini menjadi kebanggaan masyarakat Sulsel itu.
”Saya tentu prihatin. Ke mana para atlet akan berlatih. Termasuk di mana lagi akan digelar pertandingan sepakbola skala nasional (Liga 1). Saya benar-benar prihatin, karena jelas proyek stadion ini akan mangkrak,” tandas mantan CEO PSM tahun 2010 ini.

Keluarga NA Janji Kooperatif

Pihak keluarga menghormati keputusan KPK yang telah menetapkan Gubernur NA sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Juru bicara gubernur Sulsel, Veronica Moniaga mengatakan, pihak keluarga Nurdin Abdullah menghormati dan akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK.
“Pihak keluarga juga akan berupaya mensupport dalam bentuk keterangan-keterangan apabila diminta. Juga akan tetap bersikap kooperatif dengan proses hukum yang berjalan atau yang dijalani Bapak Gubernur Nurdin Abdullah,” kata Veronica Moniaga, Minggu (28/2).
Selain itu, kata Veronica, pihak keluarga juga sudah berembuk dan sudah menunjuk satu kuasa hukum yang nantinya akan membantu Nurdin Abdullah dalam kasus tersebut.
“Pihak keluarga memilih Bapak Arman Hanis (sebagai pengacara), yang ke depannya akan lebih banyak memberikan keterangan-keterangan terkait keberlanjutan proses hukum Bapak Nurdin Abdullah,” bebernya.
Selain itu, Veronica memastikan terus mensupport Nurdin Abdullah yang saat ini ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021.
“Pihak keluarga juga sejauh ini dalam kondisi baik, dan masih terus mensupport Bapak Nurdin Abdullah dan saat ini juga sebagian besar mereka ada di Jakarta,” pungkasnya.
Terpisah, Arman Hanis selaku pengacara yang ditunjuk untuk menangani kasus Nurdin Abdullah, belum bisa berbicara bayak. Ia mengaku belum bisa komentar lebih lanjut mengenai proses hukum Nurdin, karena dirinya belum resmi diangkat sebagai pengacara Nurdin.

“Pak Nurdin belum tanda tangan kuasa. Jadi belum bisa komentar. Pada intinya keluarga akan koperatif dan akan membantu pihak KPK melaksanakan tugasnya,” jawabnya singkat.
Dari pantauan BKM, Minggu (28/2), rujab gubernur Sulsel dijaga ketat personel Satpol PP. Pintu gerbang masuk ditutup rapat. Tidak ada aktivitas yang berlangsung.
Saat ditanyakan keberadaan keluarga Nurdin Abdullah, salah satu petugas mengatakan rumah jabatan kosong. Mencoba menghubungi salah satu keluarga Nurdin Abdullah, Putri Fatima Nurdin Abdullah mengatakan, keesokan paginya usai NA dibawa tim KPK, keluarga meninggalkan rumah jabatan menuju Bandara Internasional Hasanuddin Makassar menuju Jakarta.
Putri pertama pasangan Nurdin Abdullah dan Liestiaty, Putri Fatima Nurdin Abdullah saat dihubungi via WhatsApp (WA), Minggu (28/2), menjelaskan Sabtu pagi keluarga berangkat dari rumah jabatan menuju bandara Hasanuddin lalu ke Jakarta
“Berangkat dari rumah jabatan menuju bandara. Setibanya di Jakarta langsung menuju kediaman yang berada di Jakarta untuk berkumpul dengan keluarga. Kami diskusi dan rapat keluarga dulu. Mohon doanya saja. Saya mewakili keluarga minta maaf. Kita ikhlas dengan proses hukum yang dijalani bapak,” ujar Putri saat dikonfirmasi. (arf-rhm-jun-wan)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini