Connect with us

Headline

Dibangun di Atas RTH, Danny Tegur Kontraktor Twin Tower

-

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyoroti pembangunan Twin Tower atau menara kembar milik Pemprov Sulsel yang saat dalam proses pengerjaan. Menurut orang nomor satu Makassar itu, gedung tersebut dibangun di atas kawasan ruang terbuka hijau (RTH).
“Kami memutuskan untuk menegur rekonstruksi menara kembar karena dibangun di atas RTH yang berdasarkan UU dan Perda,” kata Danny usai melakukan pertemuan dengan DPRD Makassar, Selasa (2/3).
Dia menekankan, apa yang dilakukan tersebut lebih karena mengikuti aturan yang ada. Bukan berkaitan dengan politik. “Kami harus mengikuti aturan. Tidak enak kalau rakyat kecil yang tidak ada IMB-nya (izin mendirikan bangunan) digusur. Masak gedung besar (twin tower) kita tidak bersikap, ” cetusnya.
Proyek mercusuar Pemprov Sulsel itu digroundbreaking pada Sabtu, 7 November 2020 lalu oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, ketika itu belum ditangkap KPK. Pembangunan twin tower yang dilakukan PT Waskita Karya (Waskita) dengan sistem investasi. Nantinya, gedung tersebut akan dikelola oleh Perseroda Sulsel.
Menurut Dirut Perseroda Muhammad Taufik Fachruddin, proyek tersebut tidak akan membebani anggaran APBD. Taufik menjelaskan, dari total bangunan twin tower 72 lantai itu, sekitar 30 persen untuk perkantoran pemprov dan DPRD. “Sekitar lima kantai untuk DPRD,” jelasnya kala itu.
Hasil jasa sewa bangunan sebanyak 70 persen itulah, menurut Taufik, sangat prospek dan menguntungkan. Berdasarkan kalkulasi bisnis, katanya, 70 persen bangunan yang digunakan untuk bisnis berupa hotel, mal, restoran, dan rumahsakit, sangat menguntungkan dan bisa membiayai pengembalian anggaran biaya pembangunan sebesar Rp19 triliun dan bunganya. Tidak akan mengganggu APBD.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin berharap agar sejumlah agenda atau program yang selama ini telah dicanangkan dan siap dibangun oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tetap ditindaklanjuti, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, pemakaian tol layang adalah kewenangan pusat, sedangkan pedestrian Tanjung Bunga, menurut informasih yang diperolehnya sudah menjadi kewenangan provinsi.
“Berarti kita sisa menganggarkan kelanjutannya untuk penuntasan kegiatan tersebut agar dapat menjadi landmark baru di Makassar. Sedangkan untuk twin tower, kita tahu bersama bahwa pelaksanaannya sudah dimulai dan itu kerja sama Perseroda dan BUMN. Kita di pemprov sisa menunggu selesainya dan penggunaannya. Semoga tidak ada kendala dengan adanya kejadian masalah hukum gubernur,” jelas legislator Partai Gerindra Sulsel ini. (rhm-rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini