Connect with us

Headline

Rudy di Jakarta, KPK Geledah Kantor PUTR

Penyidik Bawa Tiga Koper, Diduga Berisi Dokumen Terkait Proyek

-

BKM/CHAIRIL-NUGROHO GELEDAH-Dengan dikawal aparat kepolisian, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUTR Sulsel, Selasa (2/3). Dokumen yang diduga terkait pengerjaan proyek dibawa oleh penyidik dengan menggunakan tiga buah koper.

MAKASSAR, BKM — Selasa (2/3) pagi di kantor Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel. Sejumlah personel kepolisian berseragam lengkap dengan senjata laras panjang terlihat berjaga. Mereka mengawal proses penggeledahan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tempat tersebut.
Sebanyak lima orang penyidik komisi antirasuah itu sudah berada di kantor Dinas PUTR Sulsel sejak pukul 10.00 Wita. Para pegawai tidak diperbolehkan masuk selama penggeledahan berlangsung.
Kantor Dinas PUTR sendiri telah dikosongkan sejak Senin (1/3). Sementara ruangan kepala dinas dan sekretaris dinas telah disegel KPK sejak Minggu (28/2).

Penggeledahan selesai pada pukul 15.32 Wita. Tampak ada tiga koper yang dibawa penyidik. Di antaranya satu koper berwarna merah berukuran besar, dan dua koper hitam berukuran sedang dan kecil.

Seluruh koper langsung dimasukkan ke dalam mobil oleh para penyidik.
Koper-koper ini diduga berisi sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait sejumlah proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUTR Sulsel.

Wartawan berusaha mendapatkan informasi dari penyidik KPK yang melakukan penggeledahan. Namun tidak ada yang memberi keterangan.
Lalu ke mana Kepala Dinas PUTR Sulsel Rudy Djamaluddin saat penggeledahan berlangsung? Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Rudy sedang berada di Jakarta. ”Beliau (Rudy Djamaluddin) ke Jakarta. Sudah melapor ke saya,” ucap Andi Sudirman, Senin (1/3).
Mantan penjabat wali kota Makassar itu juga tidak tampak dalam rapat koordinasi yang dipimpin ASS pada hari Senin (1/3). Padahal, rakor tersebut membahas progres dan perkembangan pengadaan barang dan jasa. Termasuk soal penyelesaian sistem informasi internal.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Dinas PUTR Sulsel menyusul operasi tangkap tangan (OTT) dan berujung pada penetapan tersangka gratifikasi serta suap terhadap Gubernur HM Nurdin Abdullah. Bersamanya ada dua orang lainnya yang disematkan status tersangka. Yakni Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rachmat, serta seorang kontraktor Agung Sucipto.

Usut Kasus Lain

Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mengapresiasi langkah KPK yang melakukan penggeledahan di kantor PUTR Sulsel. Mereka pun mendorong KPK untuk masuk lebih dalam lagi menelusuri indikasi penyimpangan atau kasus lainnya di daerah ini.
Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun mengatakan, apa yang dilakukan oleh tim KPK dengan menggeledah kantor Dinas PUTR Sulsel adalah sebuah tindakan yang wajar. Langkah normatif guna memperkuat bukti kasus yang ada.
“Apa yang dilakukan tim dari KPK dengan menggeledah kantor PUTR Sulsel sudah menjadi tugasnya. Tindakan yang normatif. Kami dorong KPK memeriksa kasus lain yang belum terbongkar dan memiliki hubungan dengan Nurdin Abdullah,” kata Kadir yang ditemui di kantornya, kemarin.
Menurut Kadir, penangkapan terhadap Nurdin Abdullah dengan cara OTT menjadi langkah awal bagi KPK dalam mengungkap kasus-kasus lainnya yang belum tersentuh. Seperti proyek pengerukan pasir laut di Makassar New Port (MNP). Di sana, ada dua perusahaan mengerjakan proyek pengerukan pasir laut di MNP yang diduga kuat pemilik atau direktur perusahaan itu memiliki hubungan erat pada Nurdin Abdullah.
Tidak hanya itu, bantuan keuangan daerah yang disalurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada kabupaten se-Sulsel penting diselidiki. Dikhawatirkan, terjadinya praktik pemberian fee. Sebab selama ini pemeriksaan belum masuk dan tertuju pada pemberian fee atau jatah. Sangat wajar apabila muncul dugaan-dugaan adanya pemberian fee dari program bantuan keuangan daerah.
“Pola suap menyuap ini yang mesti diperiksa oleh KPK. Kan selama ini belum ada masuk pada pemberian fee. Selalunya di pemeriksaan fisiknya saja atau anggaran. Harusnya ada pemeriksaan fee dilakukan juga. Kemudian perusahaan lain harus diperiksa. Jangan sampai masih ada yang telah memberikan hadiah atau justru ada hubungan keeratan,” tandasnya. (nug-arf)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini