Connect with us

Headline

Pemkot Disanksi, DAU Dikurangi Rp40 Miliar

-

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar mendapat hukuman (punishment) dari pemerintah pusat. Sanksi yang diberikan berupa pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp40 miliar untuk tahun anggaran 2021 ini.
Pengurangan DAU tersebut dilakukan akibat Pemkot Makassar tidak berhasil menyalurkan dana hibah pariwisata yang dikucurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun lalu. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto sangat menyayangkan persoalan ini bisa terjadi.
“Laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kita diberi sanksi pemotongan Rp40 miliar (DAU) karena kita tidak mengelola baik (dana hibah),” ungkapnya saat ditemui di Hotel The Rinra, Kamis (4/3).
Dia menjelaskan, persoalan ini terjadi akibat adanya keinginan seseorang yang ingin mengubah petunjuk teknis (juknis) penyaluran dana hibah pariwisata untuk kegiatan lain. Padahal juknisnya tidak bisa diubah sama sekali.
“Bayangkan, ini hanya karena keinginan seseorang saja merugikan semua masyarakat pariwisata di Kota Makassar,” cetusnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, laporan yang masuk menyebutkan, juknis dana hibah pariwisata tersebut ingin dialihkan pada kegiatan infrastruktur. Jadi bukan karena persoalan pengurusan administrasi yang terlambat seperti yang berkembang selama ini.
Akibat gagal salur dana hibah pariwisata di akhir tahun lalu, Kepala Dinas Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid jadi korban. Dia dibebastugaskan dari jabatannya. “Jadi kenyataan yang benar adalah, yang dialami oleh Ibu Maya (Rusmayani Madjid) kemarin itu bukan karena Ibu Maya. Tetapi karena ada pemaksaan perubahan dari juknis pariwisata ke pembiayaan infrastruktur yang memang tidak bisa,” beber Danny.
Diapun berjanji untuk menghadap ke Kementerian Keuangan dan Kemenpar Ekraf untuk menjelaskan persoalan ini.
Sebelumnya, saat Rudy Djamaluddin menjabat sebagai pj wali kota Makassar, persoalan kegagalan menyalurkan dana hibah pariwisata berbuntut pencopotan atau penonaktifan Rusmayani Madjid sebagai kepala Dinas Pariwisata. Wanita yang akrab disapa Maya itu dianggap lambat dalam bekerja sehingga gagal mengeksekusi pencairan dana hibah tersebut.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan berharap, Pemkot Makassar masih bisa memperjuangkan agar dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dapat disalurkan untuk hotel maupun restoran.
Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga, di tengah kondisi saat ini, dana hibah sangat dibutuhkan untuk menstimulasi pelaku industri agar tetap fight.
“Tingkat hunian sekarang lagi terpuruk, dan hotel-restoran sangat butuh dana hibah itu sebagai stimulus,” katanya.
Anggiat berharap Pemkot Makassar terus berupaya meyakinkan pemerintah pusat agar bantuan dana hibah ini bisa digunakan dan disalurkan kepada industri pariwisata hotel dan restoran.
“Apalagi kan anggaran itu untuk membantu kita supaya bisa bangkit dan kembali memberikan kontribusi ke PAD,” ujar Anggiat. (rhm)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini