Sulsel Jadi Percontohan Pencegahan Korupsi

MAKASSAR, BKM — Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi wilayah percontohan katalog dan marketplace elektronik. Hal ini merupakan salah satu strategi nasional pencegahan korupsi.
Hal tersebut terungkap dalam rapat bersama Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herda Helmi Jaya dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Kamis (4/3).
Pertemuan tersebut merupakan rapat tindak lanjut penerapan katalog elektonik lokal dan e-marketplace di Sulsel. KPK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan.

“Kami akan selalu mendampingi kawan-kawan pemda dalam memperbaiki segala hal terkait dengan pelayanan,” kata Herda Helmi Jaya.
Ia menjelaskan, penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Yakni aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
“Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan,” ujarnya.
Herda mengaku, KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, jika ini sudah bisa diterapkan. Ia berharap, persoalan paling krusial yaitu mark up harga bisa terselesaikan.

Kegiatan ini pun diinisiasi sudah lama, dan pemerintah provinsi menyambut dengan baik. Dengan tekad, Sulsel sebagai pelopor e-katalog dan e-marketplace di luar Pulau Jawa. “Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di Wilayah Sulawesi,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi agenda strategi nasional pencegahan korupsi. Baginya, pencegahan yang akan dilakukan merupakan sebuah ikhtiar. “Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar,” ujarnya.

Ia mengatakan ingin memperkuat dari segi infrastruktur, dengan istilah Sulsel terkoneksi. “Sulsel terkoneksi yang dimaksud adalah wilayah terisolir, wilayah yang sangat jauh. Semangat kami membangun infrastruktur terus menerus,” jelasnya.
Menurut Andi Sudirman, ada peningkatan signifikan antara jalan dan jembatan saat ini, dan bisa dilihat grafiknya. “Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan,” tuturnya.
Iapun kembali mengingat harapan Nurdin Abdullah perihal e-katalog dan e-marketplace. “Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami ke depan meminta arahan kepada KPK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik,” tandasnya. (nug)