Connect with us

Kriminal

Dugaan Korupsi Proyek Drainase Fiktif ‘Kotaku’ Naik Penyidikan

-

MAKASSAR, BKM — Status dugaan korupsi proyek pelaksanaan pembangunan drainase melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) telah ditingkatkan. Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pelabuhan Makassar telah menaikkan status proyek di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, tahun anggaran 2018, ke penyidikan.
Dimana diketahui dalam proyek drainase tersebut, telah menghabiskan anggaran sebesar Rp697 juta. Dengan menggunakan anggaran bantuan dari bank dunia. Melaui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang alokasikan ke Dinas PUPR Kota Makassar.
Kepala Cabjari Pelabuhan Makassar, Rio Oktana, membenarkan jika penanganan kasus tersebut telah ditingkatkan dan berproses di tahap penyidikan.
”Kami temukan adanya indikasi perbuatan melawan dalam kasus tersebut. Makanya, kasus tersebut kita naikkan ke penyidikan,” ujar Kacabjari Pelabuhan Makassar, Rio Oktana, Rabu (17/3).
Rio menuturkan, dalam kasus ini sebelumnya pihaknya telah menemukan indikasi kuat adanya mark up harga dan laporan fiktif pada pembangunan tersebut. Program ‘Kotaku’ merupakan salah satu upaya strategis Direktorat jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan.
Yakni mulai dari tahap pendataan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta keberlanjutan. ”Jadi setiap tahapannya dilakukan secara partisipatif. Dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder),” tutur Rio.
Dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan, dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. (mat)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini