MAKASSAR, BKM — Prestasi kembali ditorehkan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga ini menyandang status sebagai terbaik II satuan kerja (satker) dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori pagu besar di atas Rp100 miliar tahun anggaran 2020.
Penghargaan diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan. BKKBN Sulsel mengukir capaian kinerja hingga 99,26 persen.
Satker kategori pagu besar (di atas Rp100 miliar) meliputi peringkat I Korem 141/Toddopuli Kodam XIV/Hasanuddin, peringkat II Perwakilan BKKBN Sulsel, dan peringkat III Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk peringkat I Satker dengan pagu sedang di atas Rp10 miliar hingga Rp 100 miliar, yakni Ditpol Airud Sulawesi Selatan, peringkat II Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulsel, dan peringkat III Polres Sinjai.
Satker pagu kecil (pagu hingga Rp10 miliar), peringkat I Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka, peringkat II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan peringkat III Pengadilan Negeri Maros.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Andi Ritamarianim menerima penghargaan tersebut dari Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Syaiful, pada kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran di Sulawesi Selatan di Aula Lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (6/4).
Menurut Syaiful, IKPA dilaksanakan guna mengukur sejauh mana capaian pelaksanaan anggaran oleh satker kementerian dan lembaga yang ada di wilayah Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2020.
”Dalam pelaksanaan anggaran belanja yang dilakukan oleh satker, dilakukan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran secara komprehensif. Diformulasikan dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kepatuhan atas regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Pada tahun 2019, menurut Syaiful, terdapat 12 indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. Yakni pengelolaan uang persediaan, ketepatan waktu penyampaian data kontrak, pengembalian/kesalahan SPM4, jumlah retur SP2D, deviasi halaman III DIPA antara rencana penarikan dengan realisasi penarikan dana. Juga frekuensi revisi DIPA, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, ketepatan waktu rekon LPJ bendahara, ketepatan waktu penyampaian perencanaan kas, persentase penyerapan angggaran, dispensasi penyampaian SPM, pagu minus belanja.
“Pada tahun 2020 dilakukan penambahan satu indikator penilaian, yaitu capaian output. Dengan demikian, total indikator IKPA pada tahun 2020 menjadi 13 indikator. Tujuan penambahan indikator ini dimaksudkan agar output yang bersifat strategis dapat kita pantau progressnya secara berkesinambungan,” papar Syaiful.
Hal ini, menurut Syaiful, sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo untuk memastikan program pemerintah delivered, bukan sekadar sent. Untuk itu, ia berharap kegiatan ini dapat menjadi ajang evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh satker atas pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan benar-benar siap mengimplementasikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2021.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan Hj Andi Ritamariani menilai, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi lembaga yang dipimpinnya untuk dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2021. BKKBN akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan.
“Dalam pelaksanaan program dan anggaran, selalu mengedepankan integritas sebagai wujud implementasi pelaksanaan zona Integritas dan wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK), terutama hal-hal yang yang berkaitan dengan anggaran dan keuangan,” kata perempuan kelahiran Majene, 17 Mei 1964 ini.
Penghargaan tersebut, kata ibu dua anak itu, bukan akhir segalanya. ”Melainkan menjadi motivasi bagi kita agar bekerja lebih baik lagi pada tahun 2021. Khususnya dalam menyukseskan program pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana di Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Alumnus Fisipol Unhas tahun 1988 ini mengemukakan, sejumlah inovasi telah dilakukan BKKBN Sulsel dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di antaranya Gerakan Zero Stock Out melalui pemanfaatan aplikasi Sirika untuk memonitoring ketersediaan alat obat kontrasepsi di gudang dan faskes.
Juga rapat pengendalian ketersediaan alat kontrasepsi (alkon) di fasilitas kesehatan (faskes) melibatkan lintas komponen (sekretariat, KB dan Adpin) rutin dilaksanakan setiap bulan. Termasuk bimbingan teknis pengelolaan alkon bagi pengelola gudang alkon dan faskes.
Selain itu, kata lulusan magister UNM 2002 ini, layanan kepegawaian telah berbasis information and technology (IT) dengan dengan menggunakan aplikasi Sipakatau (Sistem Aplikasi Kepegawaian Terpadu). Dengan layanan ini memberikan kemudahan bagi para ASN di lingkup BKKBN Sulsel yang tersebar pada 24 kabupaten/kota mengurus kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, dan pensiun.
“Terkait pengelolaan barang milik negara (BMN) telah menggunakan sistem barcode untuk mempermudah identifikasi aset BMN di Perwakilan BKKBN Sulsel,” kunci Andi Rita. (rls)
