Connect with us

Headline

19 Legislator Belum Setor LHKPN, KPK ke DPRD Sulsel

-

BKM/CHAIRIL KPK DI DPRD-Pertemuan KPK dengan DPRD Sulsel di gedung dewan, Rabu (7/4). Terungkap ada 19 anggota dewan yang hingga saat ini belum menyetor LHKPN.

MAKASSAR, BKM — Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (7/4).
Pemanggilan tersebut terkait masih banyaknya wakil rakyat yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tak ketinggalan Sekretaris Dewan (Dekwan) M Jabir juga ikut dipanggil.
Pertemua antara KPK dengan pimpinan serta anggota dewan digelar di Ruang Paripurna Lantai III Gedung DPRD Sulsel. Dalam pertemuan itu, KPK menyoroti 19 anggota DPRD Sulsel yang sampai saat ini belum melaporkan LHKPN kepada lembaga anti rasuah itu.
Dari 85 anggota DPRD Sulsel, baru terhitung 66 orang yang telah melaporkan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang diberikan, yakni 31 Maret 2021 lalu. “Kepatuhan LHKPN DPRD kalah dari pemprov. DPRD baru 81 persen. Baru 66 yang tepat waktu dari 85 orang,” ujar Tim Korsubgah KPK RI Tri Budi Rochmanto.
Tri Budi menjelaskan bagi mereka yang tidak melaporankan LHKPN tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun ini merupakan transparansi dan akuntabilitas selaku penyelenggara negara yang patuh.

“Kalau konsekuesi hukumnya, tidak yah. Maksudnya, ini bagian dari transparansi saja, bahwa ini akuntabilitas selaku penyelenggara negara harus dijaga. Salah satunya dengan pelaporan itu,” ujarnya.
Ia berharap 19 anggota DPRD Sulsel yang belum melaporkan LHKPN, sesegera mungkin menyampaikan harta kekayaannya sebagai bentuk kepatuhan penyelenggara negara yang transparansi dan akuntabilitas.
“Ya, sebetulnya sesegera mungkin. Karena itu terus dipantau. Jangan sampai nanti terlambat hingga akhir tahun. Ini juga harus menjadi perhatian juga bagi partainya. Kemudian DPRD juga, karena merupakan citra bagi masing-masing anggota dewan,” jelasnya.
Ditambahkan, bila masyarakat ingin melihat para wakilnya apakah tidak patuh dapat melaporkan saja, bagaimana dia bisa menyampaikan aspirasi.
Meski begitu, pihak KPK tidak membeberkan nama-nama legislator Sulsel yang belum melaporkan LHKPN. Ia meminta pihak sekretariat DPRD Sulsel untuk mengingatkan para anggota dewan untuk segera melaporkan harta kekayaannya.
“Kalau dari sisi KPK, kami hanya membuka informasi itu, ada sekian ada sekian anggota DPRD yang belum lapor LHKPN. Jadi harapannya itu sesegera mungkin. Jadi nanti kami sampaikan kepada Pak Sekwan meminta bantuan untuk yang belum lapor, agar segera melapor,” tandas Tri Budi.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin yang dihubungi terkait kedatangan KPK di gedung dewan juga menyinggung soal kasus yang melilit Gubernur Sulsel non aktif HM Nurdin Abdullah, langsung membantahnya. “Tidak,” ucap politisi Partai Gerindra Sulsel ini singkat.
Legislator PAN Sulsel Dr Usmaruddin yang dimintai keterangan usai pertemuan dengan KPK, mengaku jika apa yang dibahas oleh KPK sejalan dengan tugas yang dilakukan para wakil rakyat. “Iya, dengan begitu kita hati-hati kalau membahas peraturan perundang-undangan. Kan sejalanji dengan tugas DPRD, seperti mengawasi segala aturan, menampung aspirasi lewat reses dan lainnya,” ujar Usmaruddin. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini