Connect with us

Metro

ASN dan Keluarga Dilarang Mudik

-

MAKASSAR, BKM — Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo melarang aparatur sipil negara (ASN) mudik lebaran tahun 2021.
Pegawai ASN dan keluarga dilarang mudik atau berpergian ke luar daerah mulai tanggal 6 sampai 17 Mei 2021.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19.
Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo.
Pegawai aparatur sipil negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, tulis salah satu poin dalam surat dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2021.
Namun, terdapat pengecualian bagi ASN untuk berpergian ke luar kota dengan alasan mendesak atau kepentingan kerja. ASN tersebut harus mendapat izin atau surat tugas dari dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon III), Kepala Kantor Satuan Kerja, atau Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.
Pegawai aparatur sipil negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya (dalam poin lainnya).
Tjahjo juga mengimbau para ASN selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19. Setiap ASN yang melanggar Surat Edaran ini akan mendapatkan sanksi disiplin pegawai.
Sanksi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. “Memberikan hukuman disiplin kepada pegawai aparatur sipil negara yang melanggar hal tersebut,” tulisnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani mengaku masih menunggu aturan dari Pemerintah Pusat utamanya sanksi kongkrit bagi ASN yang mudik.
“Memang ada sanksi tapi kita masih menunggu dari Pemerintah Pusat seperti apa sanksinya juga ada aturan lainnya, seperti jam kerja selama Ramadan ada penyesuaian, kita menunggu karena kita ini Pemprov bagian dari pusat,” ungkap Abdul Hayat, kemarin.
Begitu aturan lainnya selama ramadan. Menurut Abd Hayat semuanya dilakukan sesuai Protokol Kesehatan. Mulai dari pelaksanaan shalat tarawih, buka puasa bersama, sahur bersama.
“Menunggu aturan ril, kemarin kita virtual, mengantisipasi protokol kesehatan menjelang Ramadan sambil menunggu aturan dari pusat, kita sudah siapkan draf Gubernur untuk mengatur itu, termasuk bagaimana pengaturan pulang kampung misalnya dilarang koordinasi sama siapa masjid di buka bagaimana, buka bersama, sahur bersama, itu semua diatur,” tutupnya. (jun)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini