Connect with us

Headline

Danny: Silakan Demo, Nanti Saya Fasilitasi

Penggantian Ketua RT/RW Ditentang

-

MAKASSAR, BKM– Rencana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan menonaktifkan aparat RT/RW saat ini dan menggantikan dengan pelaksana tugas (plt) menuai pro kontra dan kontra. Bagi RT/RW yang pada piwali lalu mendukung pasangan Danny-Fatma, tidak ada persoalan. Namun, bagi yang mendukung pasangan calon lainnya, cukup gerah dengan kebijakan yang diambil orang nomor satu Makassar tersebut.
Salah seorang Ketua RW di Kecamatan Mariso yang enggan disebut namanya mengemukakan, tidak menjadi masalah jika Danny mengganti RT/RW. Namun persoalannya, apakah plt yang nanti akan ditunjuk adalah warga setempat. Mereka tentu akan menolak jika yang ditunjuk orang luar alias tidak berdomisili di tempat di mana dia jadi plt.
Apalagi beredar informasi, orang-orang yang akan ditunjuk nantinya adalah para pendukung pasangan Adama. Belum tentu plt yang ditunjuk juga cocok dengan warga. Pasti akan menimbulkan masalah di masyarakat.
“Otomatis akan dapat perlawanan dari warga yang non Adama. Padahal sudah amanmi pilwali, kenapa buka lagi peluang baru untuk bertikai di bawah,” cetusnya.
Informasi yang berada, banyak RT/RW yang akan melakukan aksi protes serta demonstrasi menentang kebijakan wali kota Makassar terpilih itu.
Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menegaskan persoalan penggantian RT/RW tidak ada urusan dengan politik. Jika ada yang mau demo menentang kebijakan yang diambilnya, ia mempersilakan. Bahkan Danny berjanji akan memfasilitasi aksi unjuk rasa yang akan digelar.
“Sudah sampai di saya (soal rencana demo). Silakan. Karena memang mereka tidak mau mengikuti kita, jadi wajar mereka demo. Tidak apa-apa kalau mau demo. Nanti saya fasilitasi,” tandasnya.

Masih Tunggu Penjelasan Pemkot

Merespon hal tersebut, Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar Abdul Wahab Tahir mengaku belum menerima informasi soal penonaktifan ketua RT/RW. Legislator Golkar ini meyakini, pemerintah Danny-Fatma tetap mengikuti alur yang ada.
“Tidak mungkin orang diberhentikan tanpa ada parameter yang objektif. Saya yakin, tidak mungkin Pak Danny mengambil sikap yang bertentangan dengan regulasi,” kata Wahab.
Ia meminta ke masyarakat, khususnya RT/RW untuk selalu mendukung program Makassar Recover. Sebab, menurutnya, jangan sampai program ini menjadi tolok ukur pemerintah dalam melakukan evaluasi.
“Pilkada sudah selesai. Semua harus move on. Ayo sama-sama dukung program pemerintah kota. Jangan sampai mereka dianggap tidak mendukung pemerintahan sekarang sehingga dilakukan evaluasi,” ujarnya.
Ia pun berharap tolok ukur pemerintah menonaktifkan RT/RW bisa dikomunikasikan. Tidak ada muatan politik. Terlebih isu ini, diakui Wahab mendapat respons yang cukup besar.
“Ini kan baru isu, belum direalisasikan. Tapi kita belum tahu apa standar operasional prosedurnya, bagaimana parameter objektifnya. Kita masih menunggu kejelasan resmi dari Pemkot Makassar,” papar Wahab.
Jika nantinya terealisasi, maka ia berharap, indikator kinerja RT/RW harus memiliki tolok ukur yang objektif.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar Yeni Rahman masih menanti informasi langsung dari pemkot. Dirinya berharap informasi yang beredar terkait wacana penonaktifan seluruh ketua RT/RW tidak benar.
“Sekiranya berita itu benar, kita sayangkan. Tapi sampai sekarang kita belum ada informasi resmi,” tuturnya.
Sebaliknya, kata legislator PKS ini, jika wacana tersebut benar, maka wali kota tidak boleh semena-mena memberhentikan begitu saja. Menurutnya, pemberhentian RT/RW harus memiliki alasan yang jelas. Terlebih mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat.
“Tidak boleh dong wali kota seenaknya mengganti begitu saja. Indikatornya apa sehingga dia diganti,” tandas Yeni, kemarin. (rhm-nug)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini