Politisi Tersandung Kasus tak Pengaruhi Elektoral Partai

MAKASSAR, BKM–Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh partai politik tidak lantas membuat elektoral partai turun atau melorot.
Ada juga partai yang memiliki elektoral tetap bagus meski ada sejumlah kadernya terlilit kasus.
Kini ada sejumlah tokoh politik yang dimintai keterangan dan ada pula yang sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti Nurdin Abdullah.
Beberapa waktu lalu, dua ketua umum PPP tersandung kasus, ketua umum dan bendahara umum DPP Demokrat juga tersandung kasus, ketua umum DPP Partai Golkar dan Sekjen juga tersandung kasus, wakil ketua umum DPP Partai Gerindra serta wakil bendahara umum DPP PDIP juga ikut tersandung kasus.
Dua kader yang terahir ini juga telah diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pengamat politik Dr Nurmal Idrus berpandangan bahwa pengaruh partai atas kasus korupsi yang dilakukan kader akan sangat besar.
“Sekarang memang belum, tetapi belum bisa diukur dengan pasti tahun depan,” ujar Nurmal, Rabu (7/4).
Nurmal yang juga direktur eksekuti lembaga Nurani Strategic ini menilai jika pemilih akan memberikan hukumannya ketika dia (masyarakat) ada di bilik suara.
“Namun, kita bisa melihat apa yang dialami partai saat mengalami masa yang sulit di pemilu 2014 pasca banyaknya kader partai ini terjerat korupsi,” jelasnya.
Hal sama dilontarkan pengamat politik dari Unhas Makassar, Dr. Phil. Sukri yang berpandangan bahwa dalam fenomena korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik, masyarakat cenderung melihatnya sebagai persoalan individu dibanding melihatnya sebagai suatu persoalan sistem bersama dalam wujud identitas sebagai kader partai politik.
“Hal ini sangat mungkin karena masyarakat melihat bahwa ketika suatu kasus korupsi terjadi dan menimpa seorang yang kebetulan adalah kader partai,” katanya.
Olehnya itu, masalah tersebut lebih dilihat sebagai kesalahan yang secara sengaja dilakukan oleh individu dan bukan dalam kerangka bagian dari struktur dinamika partai politik.
Apalagi ketika suatu kasus korupsi terbuka, partai politik biasanya memang tidak banyak dikaitkan sebagai penyebab.
“Hal ini juga biasanya dilengkapi dengan pernyataan-pernyataan pihak partai politik yang juga ikut menyalahkan kader-kadernya tersebut,”ujarnya.
Ditambahkan bila kesalahan kader partai tidak dikaitkan menjadi kesalahan partai politik sebagai institusi yang menangani kader tersebut meski kader tersebut mendapatkan posisi yang memungkinkannya melakukan korupsi atas rekomendasi atau keputusan partai politik.
Hal ini yang nampaknya lebih banyak masih menjadi dasar masyarakat berpikir, sehingga meski banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi, partai-partai tersebut justru tetap mendapat dukungan masyarakat.
“Tentu saja kita tidka dapat langsung mengaitkan bahwa kader yang korupsi merupakan imbas dari sistem kerja yang ada dalam partai politik, karena tentu saja secara normatyif tidak ada partai politik yang meminta kadernya untuk korupsi,” jelasnya. (rif)