Connect with us

Politik

Minta Kewenangan Provinsi Dilonggarkan

Dalam Membantu Masyarakat Kecil

-

IST Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulsel saat bersama Tim Korsubgah KPK RI, Tri Budi Rochmanto diruang paripurna DPRD Sulsel Rabu (7/4).

MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Golkar yang juga Wakil ketua badan anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fachruddin Rangga menyampaikan keluh kesahnya kepada KPK RI terkait aturan yang membatasi tentang kewenangan pemerintah provinsi sehingga saat menyerap aspirasi anggota DPRD Provinsi lebih longgar dalam membantu masyarakat agar dapat mengemban amanah rakyat serta lebih leluasa membantu masyarakat sebagaimana yang menjadi kewenangan yang ada pada anggota DPR RI dalam menyerap dan membantu masyarakat.
“Saya hanya mencoba mencoba memberi pertimbangan terhadap fenomena yang ada selama ini dimana Anggota DPR RI dalam menyalurkan bantuan baik berupa fisik maupun bantuan lainnya tidak dibatasi dan tidak dihalangi aturan kewenangan,”ujar Rangga, Kamis (8/4).
Menurut Rangga, di DPRD provinsi terlalu banyak pembatasan kewenangan, akan tetapi masyarakat di bawah tidak mau tahu tentang aturan kewenangan sehingga banyak bertanya kenapa DPR RI bisa longgar membantu masyarakat dan kenapa DPRD provinsi ndak bisa membantu jika dibutuhkan.
“Kita semua berharap dengan kehadiran satgas korsub pencegahan dan ka satgas korsub penindakan KPK RI dapat menyalurkan informasi dan kondisi tersebut ke kementerian terkait, karena kita tidak ingin melabrak regulasi sehingga butuh solusi dan kelonggaran terhadap kondisi tersebut ,” jelasnya.
Jarot sebagai ketua satgas korsub penindakan KPK RI mengemukakan bahwa pihaknya tidak bisa menyampaikan banyak hal terkait hal tersebut karena menurutnya itu bukan menjadi kewenangannya. Akan tetapi dirinya kembali mengingatkan kepada semua anggota DPRD Sulsel untuk selalu berhati hati dalam setiap tindakan.
“Intinya tetap harus berhati hati semua dalam bertindak karena setiap tindak pidana korupsi yang merugikan negara pasti ada proses hukum yang berjalan,” tegasnya.
Adapun langka strategis KPK melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan, akan tetapi jika mental manusia lemah maka bisa terjadi sehingga penyebabnya bukan hanya sistem yang lemah tapi mental manusia juga. (rif)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini