Pemerintah Sedang Rumuskan Skema Subsidi Energi

JAKARTA, BKM — Pemerintah sedang merumuskan skema subsidi energi yang baru dan akan diimplementasikan di 2022 mendatang. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menggambarkan, jika tidak ada reformasi skema subsidi maka pada 2022 nanti subsidi listrik bahkan bisa mengeruk APBN mencapai Rp61,6 triliun.
Rida menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM sedang melakukan perhitungan perkiraan subsidi tahun depan. Ini dengan acuan ICP dan Kurs yang diprediksi tetap seperti hari ini. Padahal, konsumsi dan pertumbuhan pelanggan diprediksi akan terus naik.
Rida menjelaskan, pergerakan ICP setiap satu dolar itu akan mengerek besaran subsidi mencapai Rp26,6 miliar dan pergerakan kurs rupiah per dolar sebesar Rp100 maka bisa mengerek subsidi mencapai Rp343 miliar.
”Dengan asumsi tersebut, maka di 2022 nanti bisa bisa angka subsidi khusus untuk listrik saja mencapai Rp61,6 triliun. Kami menggabarkan ini dengan asumsi di 2022 nanti akan ada skema subsidi yang baru dan lebih tepat sasaran,” ujar Rida di Badan Anggaran DPR, Rabu (7/4).
Rida pun mengatakan, selama ini penerima subsidi listrik memang belum tepat sasaran. Sebab selama ini total penerima subsidi khusus pelanggan 450 VA jumlahnya 24,49 juta pelanggan. Padahal, jika disinkronkan dengan data Kemensos itu mestinya ada 15,2 juta pelanggan 450 VA tidak pantas menerima subsidi.
”Oleh karena itu, jika kebijakan subsidi tertutup ini bisa dilakukan maka perlu juga waktu untuk bisa memilah pelanggan yang 450 VA ini,” ujar Rida.
Rida juga menjelaskan jika memang pada 2022 nanti pemerintah memakai acuan data Kemensos, maka mengeluarkan 15,2 juta pelanggan 450 VA. Sehingga beban APBN untuk subsidi listrik bisa berkurang sebesar Rp22,12 triliun.
”Artinya, subsidi listrik bisa hanya Rp39 triliun. Itu kalau yang 450 kita pilah lagi,” tambah Rida.
Selain itu, pemerintah dan PLN juga perlu melakukan verifikasi data pelanggan tersebut. Ia mengatakan sudah mengirimkan surat ke Mensos untuk mengupdate data tersebut. Nantinya, dari data terbaru tersebut PLN dan Kementerian ESDM akan melakukan verifikasi ke lapangan. (int)