Connect with us

Gojentakmapan

Chaidir Buka Forum Konsultasi Publik

-

MAROS, BKM — Bupati Maros, HAS Chaidir Syam membuka secara resmi forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026, di ruang pola kantor bupati Maros.
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Maros, Muh Alwi, menyampaikan, UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjadi dasar penyelenggaraan forum konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari DPRD Maros, asisten, kepala OPD, camat, instansi vertikal, organisasi profesi, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Non-Governmnet Organization (NGO).
”Forum konsultasi publik rencana awal merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026 yang bertujuan menjaring aspirasi, masukan dan saran dari segenap pemangku kepentingan,” ungkap ketua Bappeda Maros.
Bupati Maros, Chaidir Syam, dalam sambutannya menyampaikan, RPJMD ini menjadi acuan dalam setiap program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD ini harus secepatnya dirampungkan, mengingat jangka waktu yang diberikan hanya enam bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Untuk selanjutnya penyusunan RPJMD ini akan dijadikan sebagai Perda.
”Meski pun masa jabatan saya dan ibu wakil berdasarkan UU Pemilu hanya sampai 2024, dokumen hasil RPJMD tetap mengacu untuk lima tahun. Dokumen ini akan disinergikan pada perencanaan percepatan pembangunan,” jelas bupati Maros.
Chaidir Syam berharap dokumen RPJMD dapat membuat bagaimana penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Maros. Ditegaskan, jika reformasi birokrasi tetap harus dijalankan. Selain itu, RPJMD juga harus memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
”Ke depannya, potensi yang dimiliki oleh setiap kecamatan, setiap desa akan lebih dikembangkan. Kami akan lebih membaca potensi dari desa-desa serta kecamatan. Semisal membuat desa wisata, desa yang mandiri, sehingga akan membantu dalam meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal,” ungkap Chaidir. (ari/c)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini