Connect with us

Headline

Warga Pa’bundukang Belum Ambil Konsinyasi Lahan KA

-

MAKASSAR, BKM — Warga pemilik lahan di Desa Pa’bundukang, Minasa Te’ne, Kabupaten Pangkep masih menolak pembayaran pembebasan lahan progres kereta api yang sudah dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Progres lahan KA yang sampai saat ini masih berkutat dengan pembebasan lahan, menjadi perhatian. Bahkan dalam rapat telah diminta pembentukan tim percepatan program ini.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Arafah, menyebutkan ada beberapa poin yang disepakati bersama untuk penyelesaian percepatan pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare dalam rapat bersama dengan Staf Kantor Kepresidenan beberapa waktu lalu. Termasuk membentuk tim percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk Pangkep dan Maros.
Menindaklanjuti hal itu, Pemprov Sulsel telah membentuk tim percepatan pembebasan lahan. Masing-masing dibagi dalam beberapa koridor.
Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan tim percepatan ini dibagi per koridor, yang diketuai oleh kepala daerahnya.
“Jadi, misalnya koridor Parepare itu wali kota Parepare ketua dengan Forkopimda sebagai anggotanya. Begitu juga Barru, Pangkep, Maros dan Makassar,” kata Andi Sudirman, saat menghadiri rapat koordinasi progres pengadaan tanah jalur Makassar-Parepare dan Makassar New Port di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (13/4).
Menurutnya, pembagian per koridor dilakukan untuk memudahkan pemetaan, sehingga pelaksanaan pengerjaan bisa dilakukan. “Saya sudah melihat dari laporannya ini. Kemudian saya menginginkan agar dalam bekerja ini harus ada skala prioritas. Jadi misalnya ini kan mau dikerjakan pembangunan di Garongkong, harus rutin dilakukan pertemuan juga sehingga objek kontruksi jelas,” terangnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Kereta Api (KA) lahan Maros Hasbudi Samad, membenarkan bila pembebasan lahan untuk Kabupaten Pangkep, ada oknum yang memprovokatori bila lahan tersebut harganya bisa lebih mahal.
”Iya, biaya pembebasan lahan yang ada di Kabupaten Pangkep kami sudah titip di pengadilan namun masyarakat belum mengambil. Infonya, ada oknum LSM setempat yang memprovokatori. Katanya, harga bisa lebih tinggi,” ungkap Hasbudi Samad. (jun)

Komentar Anda
www.beritakotamakassar.com

Populer Minggu ini